REGIONAL:
Suara.com - Pada Minggu (2/2), Mesir menegaskan bahwa mereka memiliki “visi yang jelas” untuk rekonstruksi Jalur Gaza yang rusak akibat perang, tanpa memindahkan warga Palestina dari wilayah tersebut.
"Upaya Mesir terkait Gaza tetap berlanjut dan tidak akan terhenti dalam memenuhi syarat spesifik dari perjanjian gencatan senjata yang terdiri dari tiga tahap," ungkap Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelatty, dalam konferensi pers di Kairo bersama Menlu Djibouti, Mahamoud Ali Youssouf.
"Kami memiliki visi yang jelas untuk membangun kembali Jalur Gaza tanpa ada penduduk yang harus meninggalkan tanah mereka," tambahnya.
Minggu lalu, Presiden AS Donald Trump mengusulkan agar warga Palestina di Gaza dipindahkan ke Mesir dan Yordania, menyebut wilayah tersebut sebagai "lokasi yang hancur" akibat perang Israel. Namun, usulan ini ditolak keras oleh Kairo dan Amman.
Dalam pertemuan menteri luar negeri enam negara Arab di Kairo pada Sabtu (1/2), para pejabat dengan tegas menentang pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza dan kembali menyerukan penerapan solusi dua negara untuk merespons konflik Israel-Palestina.
Usulan Trump muncul setelah perjanjian gencatan senjata mulai diberlakukan di Gaza pada 19 Januari, yang menghentikan sementara konflik yang telah merenggut hampir 47.500 nyawa, sebagian besar wanita dan anak-anak, serta melukai lebih dari 111.000 orang sejak 7 Oktober 2023.
Menlu Mesir juga menekankan bahwa tidak ada alasan untuk eskalasi militer di Laut Merah setelah gencatan senjata di Gaza.
"Kami menekankan pentingnya menjaga keamanan Laut Merah dan kebebasan navigasi maritim, serta menolak kehadiran militer dari negara mana pun yang tidak berbatasan langsung dengan Laut Merah," jelasnya.
Ketegangan di Laut Merah mulai mereda setelah perjanjian gencatan senjata di Gaza.
Selama perang, kelompok Houthi di Yaman melancarkan serangan drone dan rudal terhadap kapal kargo Israel atau yang terkait dengan Tel Aviv di Laut Merah sebagai bentuk dukungan bagi Palestina.
Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi juga bertemu dengan Menteri Luar Negeri Djibouti pada Minggu pagi untuk membahas kerjasama bilateral serta perkembangan terbaru di Somalia dan kawasan Laut Merah, seperti yang dinyatakan oleh pihak kepresidenan.
Ketegangan antara Ethiopia dan Somalia meningkat sejak Januari 2024, setelah Addis Ababa menandatangani perjanjian dengan Somaliland, wilayah yang memisahkan diri dari Somalia, untuk menggunakan Pelabuhan Berbera di Laut Merah.
Sejak itu, Turki aktif berperan sebagai mediator untuk meredakan ketegangan antara kedua negara.
Mesir dan Ethiopia juga masih terlibat dalam sengketa yang telah berlangsung selama sepuluh tahun terkait pembangunan bendungan di Sungai Nil, di mana Kairo khawatir proyek tersebut akan secara signifikan mengurangi alokasi air Sungai Nil bagi Mesir, sedangkan Ethiopia berargumen bahwa bendungan tersebut sangat penting bagi pembangunan negaranya.
TERPOPULER