Ratusan Pelajar di Papua Demo Tolak Makan Gratis, Mendikdasmen: Program Masih Dievaluasi

Suara.com - Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti menanggapi aksi penolakan ratusan pelajar terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Para murid itu membawa spanduk dengan berbagai tulisan, salah satunya berbunyi 'Kami Tolak MBG, Kami Pilih Pendidikan!'

Menurut Mu'ti, MBG masih menjadi program baru. Sehingga memang masih perlu evaluasi terus menerus.

"Program ini nanti kan masih terus akan dievaluasi dan juga akan terus disempurnakan. Sehingga berbagai kasus-kasus yang terjadi di lapangan tentu akan menjadi input untuk penyempurnaan program MBG ini pada masa yang akan datang," kata Mu'ti ditemui usai acara Sarasehan Ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Jakarta, Selasa (4/2/2025).

Dia menekankan bahwa dasarnya Kementerian Dikdasmen mendukung sepenuhnya program MBG.

"Dan berbagai evaluasi yang terjadi di lapangan juga akan kami berikan masukan-masukannya untuk perbaikan program MBG ini pada masa yang akan datang," ucap Mu'ti.

Sebelumnya, aksi penolakan MBG oleh ratusan pelajar dari berbagai tingkatan pendidikan, mulai SD hingga SMA di Dekai, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, di Yahukimo, Papua Pegunungan, itu viral di media sosial pada Senin (3/2/2025) lalu.

Belum diketahui siapa yang mengoordinasikan aksi tersebut, namun dalam unggahan Komite Nasional Papua Barat (KNPB) Wilayah Numbay, program MBG dinarasikan sebagai upaya yang secara sistematis melemahkan daya pikir dan bahkan mengancam kehidupan anak-anak sekolah.

Ratusan pelajar yang menggelar aksi protes tampak menaiki kendaraan bak terbuka menuju tugu yang berada di ruas jalan protokol. Menanggapi aksi tersebut, Wakil Bupati terpilih Yahukimo, Esau Miram, menyatakan bakal mengevaluasi penyebab keberatan para siswa.

"Betul tadi ada aksi itu, dan nanti kami coba evaluasi apa yang membuat mereka keberatan. Kami akan tampung aspirasi mereka untuk dibahas," ujarnya kepada awak media, Senin (3/2/2025).

Esau menjelaskan bahwa sejak diluncurkan Januari 2025, program MBG telah berjalan dan dinikmati oleh banyak siswa, bahkan mendapat respons positif. Namun, munculnya aksi penolakan ini menjadi perhatian serius pemerintah daerah.

"Kami akan memanggil pihak sekolah terlebih dahulu untuk mendengar langsung keinginan mereka, lalu dilakukan evaluasi," tambahnya.