Suara.com - Iran menegaskan bahwa kekhawatiran Amerika Serikat terhadap pengembangan senjata nuklir oleh Teheran bukanlah isu yang rumit dan dapat diselesaikan melalui dialog. Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, pada Rabu (05/02/2025) menyatakan bahwa negaranya menentang senjata pemusnah massal dan tetap berpegang pada perjanjian internasional terkait non-proliferasi nuklir.
"Jika kekhawatiran utama adalah Iran tidak boleh memiliki senjata nuklir, maka ini adalah hal yang bisa dicapai dan bukan masalah yang rumit," kata Araghchi.
"Posisi Iran jelas: kami adalah anggota Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir, dan fatwa Pemimpin Tertinggi telah dengan jelas menyatakan sikap kami terhadap senjata pemusnah massal." lanjutnya.
Pernyataan tersebut muncul sehari setelah Presiden AS, Donald Trump, kembali menerapkan kampanye "tekanan maksimum" terhadap Iran. Kampanye ini mencakup upaya untuk menekan ekspor minyak Iran hingga nol guna mencegah Teheran mengembangkan senjata nuklir. Trump pertama kali meluncurkan kebijakan ini setelah menarik AS keluar dari perjanjian nuklir Iran dengan negara-negara besar dunia. Kesepakatan tersebut sebelumnya telah mencabut sanksi internasional sebagai imbalan atas pembatasan program nuklir Iran.
Sejak keluarnya AS dari kesepakatan itu, Iran telah meningkatkan pengayaan uranium hingga 60 persen kemurnian, mendekati level 90 persen yang digunakan untuk senjata nuklir. Kepala Badan Energi Atom Internasional (IAEA) mengonfirmasi percepatan ini dalam laporan bulan Desember lalu.
Di sisi lain, juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran pada Rabu (xx/xx) membantah tuduhan bahwa Teheran berusaha membunuh pejabat AS. Ia menyebut tuduhan tersebut sebagai "rekayasa pihak-pihak yang menginginkan perang" dan menegaskan bahwa Iran mencari jalur hukum untuk menuntut keadilan atas pembunuhan pejabat senior mereka, termasuk Komandan Pasukan Quds, Qassem Soleimani, yang tewas dalam serangan udara AS pada tahun 2020.
Pernyataan ini muncul setelah Trump memperingatkan bahwa Iran akan "dihancurkan" jika berusaha menyerangnya. Ketegangan antara kedua negara terus meningkat, memperburuk hubungan yang telah lama tegang akibat kebijakan nuklir dan sanksi ekonomi.
