REGIONAL:
Suara.com - Aktivis Gerakan Mahasiswa 1998 Yogyakarta, Haris Rusly Moti mengomentari kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo tengah berupaya keras mengubah pola pikir dan kebiasaan lama dalam menutup defisit anggaran dengan cara efisiensi.
Sebab, menurut Haris, pola pikir lama dalam menutup defisit anggaran ialah dengan kebiasan korup yang bergantung pada utang.
"Saya memandang kebijakan Presiden Prabowo menutup defisit bukan dengan utang, tetapi dengan mencegah kebocoran dan korupsi, serta melakukan efisiensi dan penghematan, adalah pola pikir dan kebiasaan baru dalam pengelolaan negara," kata Haris dalam keterangan yang diterima Suara.com, Selasa (11/2/2025).
Padahal, jika menggunakan pola pikir lama, Prabowo bisa saja tidak perlu melakukan efisiensi, penghematan, dan pemotongan anggaran kementerian/lembaga serta pemerintah daerah hingga Rp306 triliun.
Prabowo bisa memilih untuk memgajukam utang untuk membiayai program strategis pemerintahan Prabowo-Gibran. Tetapi opsi yang berdasarkan pola pikir dan kebiasaan lama itu tidak diambil kepala negara.
Haris menyoroti kebiasaan berutang pemerintah yang uangnya digunakan untuk kegiatan "omong kosong" yang tidak produktif.
"Bayangkan, kita berutang untuk membiayai kegiatan perjalanan dinas dan acara-acara seremonial, seminar, FGD, dan lain-lain. Bahkan, kita ber hutang untuk menutup devisit akibat kebocoran dan korupsi," kata Haris.
Menurut Haris, Indonesia pada prinsipnya bukan golongan ekstrimis yang anti terhadap utang. Tetapi seharusnya, utang sekalipun harus dikelola untuk kebijakan yang bersifat produktif dan berdampak langsung pada pembangunan kesejahteraan rakyat.
"Memang harus diakui, sepanjang reformasi, arus utama ekonomi kita tumbuh dari konsumsi yang bersumber dari kegiatan omong kosong seperti itu. Pertumbuhan kita disumbang oleh government spending yang mendorong tumbuhnya konsumsi. Misalnya, perjalanan dinas para pejabat pusat dan daerah menjadi rantai kegiatan ekonomi 'omong kosong' yang menumbuhkan perusahaan penerbangan, hotel, restoran, panti pijat, taksi, dan lain-lain," tutur Haris.
Menurut dia, ketika Prabowo mengubah haluan yang tidak bergantung pada utang maka konsekuensi yang dihadapi pemerintah ialah harus menutup defisit anggaran dengan mencegah kebocoran dan korupsi, serta melakukan efisiensi dan penghematan anggaran.
"Jika kita perhatikan di era sebelumnya, para pejabat Kementerian Keuangan kabarnya cenderung 'happy' dengan defisit anggaran, yang menjadi alasan dan dasar untuk terus menumpuk utang," kata Haris.
Kekinian setelah Prabowo menerapkan kebijakan efisiensi anggaran mencapai Rp 306 triliun, Haris memandang kebijakan tersebut sebuah revolusi politik dalam pengelolaan negara. Mengingat anggaran yang dihemat nantinya bisa dialihkan untuk kegiatan ekonomi produktif yang berdampak langsung kepada rakyat.
Ada Banyak Gangguan
Haris memahami kebijakan efisiensi yang ia anggap sebagai revolusi politik itu bakal memiliki hambatan. Menurutnya bakal ada gangguan, mengingat banyak kepentingan yang merasa terganggu karena sumber penerimaan uang mereka ditutup karena ada efisiensi.
"Saya memandang banyak kepentingan, baik di dalam tubuh pemerintahan maupun di luar pemerintahan, yang terganggu ketika mata air rentenya ditutup melalui efisiensi dan penghematan. Selain APBN dipakai untuk kegiatan omong kosong, juga banyak sekali program fiktif yang merugikan negara triliunan rupiah," kata Haris.
"Maka sudah pasti banyak gangguan dan guncangan yang direkayasa agar kebijakan untuk efisiensi dan pencegahan kebocoran gagal dijalankan," sambungnya.
Ia mencontohkan gangguan dan guncangan yang terjadi dalam upaya pencegahan kebocoran negara di sektor minyak dan gas.
"Sebagai contoh, gas Elpiji 3 kg diambil, dioplos ke tabung 12 kg, kemudian dijual ke industri. Itu rata-rata 5–10 persen bocornya. Bahkan, gas elpiji 3 kg ada yang dijual hanya 2,5 kg, bahkan ada yang hanya 2,4 kg," kata Haris.
Haris menyadari bahwa tidak mudah mengubah pola pikir dan kebiasaan lama. Apalagi, kata dia, untuk membangun pola pikir dan kebiasaan baru menjalankan kebijakan negara yang sejalan dengan dasar konstitusi Undang-Undang Dasar 1945.
Ia berujar napas dari UUD 1945 yang menjadi dasar dari Asta Cita dan Program Hasil Cepat adalah kepedulian dan perlindungan.
"Saya menyebutnya Prabowocare. Saya tidak mau menggunakan istilah Prabowonomic, yang terlalu berorientasi pada stabilitas makro dan kadang menciptakan situasi timpang serta tidak seimbang dengan kondisi ekonomi rakyat," kata Haris.
Haris mengatakan Prabowocare diorientasikan pada kebijakan yang sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 1945, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan seterusnya.
"Napas dari seluruh kebijakan efisiensi, penghematan, pencegahan kebocoran dan korupsi, serta tidak bergantung pada utang dan impor, diorientasikan semata-mata untuk kepedulian dan perlindungan kepada rakyat," kata Haris.
TERPOPULER