Suara.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ronny Talapessy mengatakan, pihaknya belum menganggap semuanya selesai, meski gugatan praperadilan Hasto Kristiyanto ditolak oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
"Jadi, sekali lagi, kami perlu sampaikan bahwa, ini belum selesai. Tidak ada keputusan bahwa substansi permohonan praperadilan kami ditolak," kata Ronny dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Ia pun mengklarifikasi soal putusan praperadilan Hasto. Menurutnya, putusan hakim tersebut tidak mengabulkan atau menolak gugatan praperadilan.
"Putusan hakim adalah tidak dapat menerima permohonan pra peradilan karena secara administratif tidak memenuhi syarat. Karena ada penggabungan dua sprindik terkait suap dan obstruction of justice," katanya.
Menurutnya, sesungguhnya hal ini tidak menjadi masalah karena objeknya sama, tersangkanya sama. Namun ia menghormati tafsir hakim terhadap hal tersebut.
"Pertimbangan hakim dalam keputusan hari ini belum mengacu pada objek pengujian, yakni objek penetapan tersangka terhadap Mas Hasto Kristiyanto," ujar dia.
Ia pun menegaskan, jika pihaknya akan mengajukan permohonan praperadilan baru.
"Tim hukum PDI Perjuangan akan segera memutuskan apakah akan mengajukan permohonan pra peradilan baru berdasarkan putusan hakim tadi," pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Jenderal (Sekjen), PDIP Hasto Kristiyanto tetap berstatus sebagai tersangka terkait kasus suap yang ditangani oleh KPK. Penetapan tersangka itu setelah gugatan praperadilan Hasto ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (13/2/2025).
Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Hakim Tunggal Djuyamto, penetapan status tersangka Hasto oleh KPK dianggap sah.
“Mengadili, mengabulkan eksepsi dari temohon (KPK),” ujar Djuyamto.
Djuyamto juga menyebut jika gugatan yang diajukan Hasto kepada KPK tidak jelas alias kabur.
“Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima,” ujar Djuyamto.
Terkait gugatan praperadilan yang ditolak hakim, Hasto tetap berstatus sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan dugaan perintangan penyidikan.
TERPOPULER
