Suara.com - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengklaim jika kekinian tidak ada sama sekali pemutusan hubungan kerja atau PHK terhadap tenaga kerja honorer di Kementerian dan Lembaga imbas adanya kebijakan efisiensi anggaran.
Hal itu ditegaskan Sri Mulyani dalam konferensi persnya di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/2/2025).
"Pertama terkait berita mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK honorer di lingkungan kementerian dan lembaga dengan ini disampaikan bahwa tidak ada PHK tenaga honorer di lingkungan kementerian dan lembaga," kata Sri Mulyani.
Dalam pernyataan yang digelar di DPR, Sri Mulyani tampak diapit oleh para pimpinan DPR. Salah satunya, Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad yang duduk persis di sebelah kanan Sri Mulyani.
Ia mengatakan, langkah efisiensi atau dalam hal ini rekonstruksi dari anggaran-anggaran kementerian dan lembaga tidak terdampak terhadap tenaga honorer.
"Untuk itu akan dilakukan penelitian lebih lanjut maka efisiensi kementerian dan lembaga tersebut agar tidak mempengaruhi belanja untuk tenaga honorer dan tetap menjalankan sesuai arahan presiden yaitu pelayanan publik yang baik," katanya.
Sebelumnya, ramai polemik efisiensi anggaran berimbas pada PHK massal para pegawai honorer. Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan pihaknya sudah mendengar banyak keluhan dari para kementerian/lembaga (KL) terkait dampak efisiensi anggaran.
"Saya tahu dan dapat masukkan dan saran dari beberapa lembaga, ada yang hadir di sini, kalau kemudian efisiensi sekian, kita hanya bisa bayar gaji driver, OB, ini itu sisa 4 bulan," ujar Rifqinizamy.
