Viral Dulu, Lapor Polisi Belakangan? Pengamat: Publik Lebih Percaya Media Sosial

Suara.com - Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, memberikan pandangannya terkait insiden viral di Menteng, Jakarta Pusat. Kejadian tersebut melibatkan seorang penumpang taksi online yang merekam dan menyebarluaskan aksi pengejaran oleh seorang anggota kepolisian berpakaian preman.

Insiden ini bermula ketika penumpang wanita tersebut merasa terancam karena mengira dirinya sedang diburu oleh pelaku kejahatan. Hal ini dipicu oleh penampilan polisi yang tidak mengenakan seragam resmi saat berupaya menghentikan kendaraan yang ditumpanginya.

Fahmi menyoroti fenomena di mana masyarakat kini lebih mengandalkan media sosial dibandingkan jalur resmi kepolisian dalam menghadapi situasi darurat. Menurutnya, kejadian viral di dunia maya cenderung mendapatkan respons lebih cepat daripada laporan yang disampaikan melalui layanan darurat.

“Kurangnya kepercayaan terhadap mekanisme pengaduan resmi yang disediakan kepolisian menjadi faktor utama dalam fenomena ini,” ujar Fahmi pada Minggu (16/2/2025).

Idealnya, tambah Fahmi, warga yang merasa terancam sebaiknya segera menghubungi layanan darurat kepolisian untuk mendapatkan kejelasan terkait situasi yang mereka alami. Namun, realitas menunjukkan bahwa masyarakat lebih memilih mengunggah kejadian ke media sosial sebagai bentuk perlindungan atau untuk mencari validasi.

Menurutnya, kondisi ini mencerminkan perlunya peningkatan komunikasi antara pihak kepolisian dan publik. Sosialisasi tentang mekanisme pengaduan serta jaminan respons yang cepat dan akurat dari kepolisian menjadi langkah penting dalam membangun kembali kepercayaan masyarakat.

Fahmi menegaskan bahwa insiden ini tidak bisa dianggap sepele atau diselesaikan hanya dengan permintaan maaf. Ada banyak pelajaran yang dapat dipetik oleh berbagai pihak.

Dari sisi pengemudi, kepatuhan terhadap aturan lalu lintas harus menjadi prioritas, bukan sekadar untuk menghindari sanksi tetapi juga demi keselamatan pribadi dan penumpang. Sementara itu, bagi kepolisian, evaluasi terhadap prosedur pemeriksaan kendaraan perlu dilakukan agar tidak menciptakan kepanikan di kalangan masyarakat.

“Masyarakat juga perlu diberikan pemahaman tentang cara menghadapi situasi semacam ini dengan lebih tenang dan rasional, termasuk dengan memanfaatkan jalur komunikasi resmi kepolisian,” tambah Fahmi.

Ia memperingatkan bahwa jika kejadian semacam ini tidak ditindaklanjuti dengan evaluasi serius, maka kasus serupa dapat terus berulang dengan dampak yang lebih buruk di masa mendatang.

“Ini menjadi momentum bagi kepolisian untuk memperbaiki citra dan membangun kembali kepercayaan publik, tidak hanya melalui klarifikasi, tetapi juga lewat langkah konkret dalam meningkatkan prosedur dan komunikasi mereka,” tutup Fahmi.