REGIONAL:
Suara.com - Eksponen Gerakan Mahasiswa 1998, Haris Rusly Moti mengingatkan publik terkait adanya kepentingan geopolitik di tengah kondisi sosial bernegara. Menurutnya, hal tersebut patut diwaspadai bersama oleh seluruh komponen bangsa tanpa terkecuali.
Pasalnya, kata dia, bukan tanpa ssbab, pengaruh geopolitik nantinya berpotensi melahirkan eskalasi politik.
"Kepentingan geopolitik berpotensi mulai menunggangi situasi sosial untuk menciptakan eskalasi politik. Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang menjadi dasar dan arah pemerintahan Prabowo berpotensi mengundang masuknya tangan-tangan senyap menciptakan situasi eskalatif," kata Haris kepada wartawan, Kamis (20/2/2025).
Sejumlah kebijakan nasionalistik kerakyatan yang dibangun di atas dasar dan arah Pembukaan UUD NRI 1945 itu, yakni keputusan bergabungnya Indonesia menjadi anggota BRICS, pembentukan Danantara dan Bank Emas, kewajiban penempatan 100 persen devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam di dalam negeri, efisiensi untuk mengendalikan utang luar negeri dan mencegah kebocoran, dan program hilirisasi komoditi.
Pada masa lampau, kata dia, tangan-tangan geopolitik masuk secara terbuka melalui lembaga donor kepada sejumlah organisasi konvensional, seperti LSM dan ormas. Tujuannya, dalam rangka mendikte arah kebijakan pemerintah. Namun kekinian, menurutnya, pola tersebut tampak berbeda jika dilihat secara komprehensif.
“Saya melihat saat ini berbeda, polanya dengan melakukan rekayasa salah paham terhadap sejumlah kebijakan pemerintah untuk membenturkan masyarakat dan mengobarkan kemarahan publik melalui social media dan open source,” tuturnya.
“Akan tetapi, jiwa patriotik Presiden Prabowo menempatkannya tidak pernah memecah belah dan membenturkan masyarakat untuk urusan kekuasaan. Seperti yang pernah terjadi kemarin kemarin, masyarakat diaduk aduk melalui influencer dan buzzer, membenturkan kelompok si anu dengan kelompok si ono," sambungnya.
Jika protes dan kritik bermunculan, ia pun meyakini itu karena salah paham terhadap kebijakan strategis pemerintah.
Menurutnya, dasar dan arah terobosan Presiden Prabowo sudah tepat dengan sejumlah kebijakan strategisnya, tetapi membutuhkan pemahaman, penyesuaian dan penyempurnaan di tingkat implementasinya.
“Jangankan mahasiswa dan masyarakat luas, bahkan para pemangku kebijakan di pusat hingga daerah saja masih membutuhkan pemahaman dan penyesuaian dalam pelaksanaan terhadap program strategis tersebut,” katanya.
Oleh karena itu, Haris menyampaikan, wajar jika terjadi anomali dan keanehan gerakan mahasiswa. Sebagai contoh, lanjutnya, isu yang diangkat gerakan mahasiswa justru mempersoalkan soal efisiensi. Padahal, efisiensi itu ditujukan untuk mencegah kebocoran dan mengendalikan utang luar negeri yang sudah menggunung.
“Menurut saya ini anomali, karena persoalan utang luar negeri serta kebocoran dan korupsi adalah isu yang puluhan tahun justru diperjuangkan oleh gerakan sosial di Indonesia. Anomali seperti ini bisa saja terjadi karena salah paham. Bisa juga terjadi karena adanya rekayasa salah paham oleh kepentingan geopolitik dan kekuatan kapital dan raja kecil dalam negeri yang dirugikan oleh kebijakan tersebut,” tegasnya.
Kendati begitu, Haris sependapat setuju dengan kritik bahwa anggaran pendidikan termasuk anggaran riset dan kajian mestinya tidak menjadi objek efisiensi. Sebab, roh atau nyawanya pendidikan tinggi itu ada pada riset, inovasi dan pengabdian.
“Jika pun ada efisiensi terhadap anggaran pendidikan, mesti dilakukan secara hati-hati agar tidak mengurangi kualitas pendidikan, termasuk kesejahteraan para pendidik, akibat berkurangnya biaya pendidikan,” katanya.
Haris optimistis rekonstruksi efisiensi anggaran yang sedang dilakukan oleh Pemerintah dan DPR akan berpihak pada kemajuan pendidikan nasional. Selain itu juga untuk juga kemajuan riset dan inovasi yang dipimpin oleh kampus-kampus. Dengan begitu, ucapnya, Indonesia dapat tampil menjadi bangsa inovator, bukan bangsa yang hanya bisa pakai produk teknologi asing.
TERPOPULER
