REGIONAL:
Suara.com - Aksi Kamisan ke-852 kembali digelar di depan Istana, menandai perjuangan para korban pelanggaran HAM dan rakyat yang terus mempertanyakan arah kebijakan pemerintah.
Massa aksi tak hanya menyoroti kasus-kasus HAM yang belum terselesaikan, tetapi juga kebijakan kontroversial yang semakin memperburuk kondisi sosial, pendidikan, dan demokrasi di Indonesia.
Salah satu sorotan utama dalam aksi kali ini adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang disebut-sebut lebih mengutamakan citra politik dibandingkan esensi pendidikan masyarakat.
Mewakili UI Bergerak, Rendi menegaskan bahwa negara telah gagal memahami kebutuhan rakyat.
"Negara membuat kita semua kecewa, karena negara tak betul-betul paham esensi pendidikan kita. Negara lebih memilih mengisi perut kita ketimbang kepala kita dengan pendidikan, pengetahuan, dan wawasan. Selain untuk legasi Prabowo, apa output MBG?" ucap Rendi di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (20/2/2025).
Ia juga mempertanyakan prioritas anggaran negara yang lebih banyak dialokasikan untuk keamanan dibandingkan kesejahteraan rakyat.
"Kemana anggaran ribuan triliunan, tapi anggaran aparat keamanan ditingkatkan. Padahal, sehari-harinya banyak sekali serangan dari aparat keamanan," katanya.
Tak hanya itu, Rendi menyoroti bagaimana negara lebih sibuk melakukan 'counter narasi' terhadap kritik publik daripada memberikan solusi nyata.
"Tidak ada satu pun kebijakan yang benar-benar berdasar pada kebutuhan kita. Negara sibuk melakukan counter narasi ketimbang respons yang berani," tambahnya.
Mewakili Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyarkara, Feri mengajak massa untuk refleksi kondisi demokrasi di Indonesia yang semakin jauh dari idealisme yang diperjuangkan.
"Tagar #IndonesiaGelap membuat saya refleksi mengenai satu kata, demokrasi. Apa itu demokrasi yang kita perjuangkan? Sebenarnya apa esensi dari demokrasi?" ujar Feri.
Ia menyoroti berbagai kebijakan yang dianggap mengancam kebebasan berekspresi dan hak-hak sipil.
"Saya sedih mendengar pembredelan pameran lukisan, revisi Undang Undang Minerba yang problematik, ancaman multifungsi TNI, efisiensi anggaran yang tidak melibatkan rakyat. Semua hanya omon-omon untuk kepentingan oligarki. Apa bedanya dengan otoritarian?" tambah Feri.
Bagi Feri, demokrasi bukan sekadar sistem pemerintahan, tetapi mentalitas yang harus terus diperjuangkan.
"Aksi Kamisan adalah tempat untuk membangun mentalitas demokrasi. Kita masih percaya akan gagasan, keadilan. Kita tidak takut karena kita punya mentalitas demokrasi,” tegas Feri.
Aksi Kamisan kali ini memperlihatkan bahwa rakyat tidak akan diam menghadapi kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak berpihak pada kepentingan masyarakat.
Di tengah klaim pemerintah yang sibuk membangun narasi 'Indonesia Cerah', massa aksi justru merasakan sebaliknya, yakni realitas yang gelap dan penuh ketidakpastian.
Reporter : Kayla Nathaniel Bilbina
TERPOPULER