Suara.com - Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) di Belanda menyikapi sejumlah langkah pemerintah Indonesia yang dianggap tidak prorakyar sehingga dukungan aksi Indonesia Gelap.
Sekretaris Jenderal PPI Belanda Vadaukas Valubia Laudza menilai sejumlah kebijakan pemerintah justru berpotensi memperburuk kondisi sosial, ekonomi, dan demokrasi di Indonesia.
Vada mengaku memiliki tanggung jawab moral dalam mengawal kebijakan pemerintah yang kian jauh dari kepentingan rakyat.
“Sebagai pelajar Indonesia di Belanda, kita bukan sekadar saksi atas dinamika yang terjadi di Tanah Air, tetapi juga bagian dari komunitas intelektual yang memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal demokrasi, menolak kebijakan yang mengorbankan rakyat, dan memastikan bahwa pembangunan berorientasi pada keadilan sosial,” kata Vada dalam keterangannya dikutip Suara.com, Jumat (21/2/2025).
Untuk Itu, lanjut dia, PPI Belanda mendesak pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengkaji ulang kebijakan efisiensi anggaran yang dinilai berimplikasi terhadap sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik.
Selain itu, PPI Belanda juga menganggap pengesahan Pasal 60A pada draf revisi UU Minerba yang memungkinkan universitas menerima keuntungan langsung dari hasil pertambangan sebagai upaya sistematis untuk melemahkan independensi kampus.
Dengan begitu, PPI Belanda mendesak DPR RI untuk membatalkan UU Minerba agar tidak menjadi potensi pelemahan independensi perguruan tinggi.
“Tuntutan lainnya adalah untuk mengevaluasi total program Makan Bergizi Gratis (MBG), menghentikan pengangkatan pejabat tidak berkompeten dan penggemukan kabinet, menghentikan dan mencopot anggota TNI aktif di jabatan sipil serta menghentikan Program Strategis Nasional (PSN) yang terbukti merugikan masyarakat,” ujar Vada.
Lebih lanjut, kebijakan yang disoroti oleh PPI Belanda ialah soal Danantara sehingga mereka meminta pemerintah mengkaji ulang dan memberikan informasi yang lebih transparan kepada publik.
Baca Juga: Lagu Band Sukatani "Bayar Bayar Bayar" Dilarang Polisi, Ajudan Prabowo Minta Maaf
Terlebih, PPI Belanda menduga adanya konflik kepentingan dalam penyelenggaraan Danantara dan berisiko menciptakan turbulensi ekonomi, menurunkan kepercayaan investor, serta melemahkan stabilitas fiskal bila diterapkan tanpa landasan yang matang.
“Pelajar Indonesia di Belanda juga mengajak seluruh pelajar Indonesia di berbagai belahan dunia untuk turut bersuara atas situasi Indonesia yang dinilai kian ‘gelap’ ini,” tandas Vada.
