REGIONAL:
Suara.com - Penunjukan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair menjadi anggota Dewan Pengawas Daya Anagata Nusantara atau Danantara dinilai bisa memicu konflik kepentingan pihak tertentu.
Kepala Pusat Industri Perdagangan dan Investasi Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho mengkritisi kalau pemilihan Tony Blair nampak tidak mendasar.
Dia mendorong harusnya pemerintah bisa menjelaskan adanya keterlibatan pihak asing pada lembaga baru tersebut.
"Transparansi, akutabilitas, profesionalitas itu harus dilihatkan, bukan dibicarakan saja, bukan disampaikan saja, harus terlihat," kata Andry kepada Suara.com, dihubungi Selasa (25/2/2025).
Menurutnya, nama besar Tony Blair tidak tentu membuat citra Danantara jadi mentereng secara global. Hal itu terlihat dari kiprah Tony Blair ketika masuk dalam jajaran proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Diketahui dia pernah menerima tawaran sebagai anggota dewan penasihat IKN ketika era Joko Widodo (Jokowi).
"Tony Blair pernah juga terlibat di dalam IKN, toh IKN juga tidak bisa dijual kepada investor global, kan. Pertanyaannya yang sama adalah apakah Tony Blair bisa mengangkat Danantara?," kata dia.
"Apakah ini ada sangkutpautnya dengan proyek-proyek investasi lain yang melibatkan Tony Blair karena selalu nama ini yang muncul? Apakah ini ada sangkutpautnya dengan penasehat dari Danantara itu sendiri yang sebelum-sebelumnya juga melibatkan Tony Blair di dalam proyek investasi?" Andry menambahkan.
Pemerintah diminta untuk bisa menjawab berbagai prasangka tersebut untuk memeroleh kepercayaan publik. Karena hal tersebut juga bisa jadi memengaruhi persepsi investor terhadap Danantara. Menurutnya, bila alasan keterlibatan Tony Blair tidak kunjung dijelaskan, justru menimbulkan persepsi publik bahwa ada konflik kepentingan dalam pemberian jabatan tersebut.
"Kita juga harus melihat bahwa apakah ada kecenderungan intervensi yang dilakukan. Ya ini kita tidak inginkan intervensi terhadap proyek-proyek yang dipilih oleh Danantara," ucapnya.
Menurut Andry, Danantara perlu memerhatikan dua hal dalam memilih proyek. Yakni, proyek tersebut memiliki national interest, artinya ada kepentingan untuk kemajuan Indonesia. Kedua, harus memberikan return yang cukup kompetitif, atau return on investment yang cukup.
Dia berpandangan, Tony Blair sebagai warga asing nampak tidak punya kepentingan atau rasa tanggung jawab atas faktor national interest tersebut.
TERPOPULER