Trump Optimis 'Kartu Emas' Senilai Rp78 Miliar untuk Imigran Kaya Bisa Lunasi Utang Nasional

Suara.com - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengumumkan rencana ambisiusnya untuk memperkenalkan "kartu emas," sebuah skema yang memungkinkan imigran kaya memperoleh status kependudukan dan jalur menuju kewarganegaraan AS dengan membayar $5 juta atau sekitar Rp78 miliar.

"Kami akan menjual kartu emas... Kami akan mematok harga untuk kartu itu sekitar $5 juta," ujar Trump kepada wartawan. 

Ia optimistis bahwa skema ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi negara, dengan memproyeksikan penjualan hingga satu juta kartu emas, yang disebutnya sebagai solusi cepat untuk melunasi utang nasional.

Rencana ini akan menggantikan program visa investor imigran EB-5 yang selama ini memungkinkan investor asing memperoleh kartu hijau dengan syarat berinvestasi dalam bisnis AS dan menciptakan lapangan kerja.

Menteri Perdagangan AS, Howard Lutnick, menyatakan bahwa program EB-5 penuh dengan kepura-puraan dan penipuan, sehingga pemerintah memutuskan untuk mengakhirinya dan menggantinya dengan kartu emas Trump.

Program EB-5 awalnya dirancang untuk menarik investasi asing dan merangsang ekonomi AS, tetapi menurut Trump, sistem tersebut tidak cukup efektif dan tidak memberikan keuntungan maksimal bagi negara.

Meskipun inisiatif ini berpotensi meningkatkan pemasukan negara, skema kartu emas memicu perdebatan, terutama terkait kemungkinan keterlibatan oligarki Rusia. Ketika ditanya apakah warga Rusia dapat membeli kartu emas, Trump menjawab, "Ya, mungkin. Hei. Saya kenal beberapa oligarki Rusia yang merupakan orang-orang yang sangat baik."

Pernyataan ini memicu reaksi beragam, mengingat hubungan geopolitik AS-Rusia yang tegang serta kekhawatiran mengenai kemungkinan penyalahgunaan skema ini oleh individu yang ingin menghindari sanksi ekonomi.

Trump mengatakan bahwa rincian lebih lanjut mengenai kebijakan ini akan diumumkan dalam dua minggu ke depan. Dengan janji untuk menarik imigran kaya ke AS, program kartu emas diperkirakan akan menjadi topik panas dalam diskusi kebijakan imigrasi dan ekonomi ke depan.