Infografis
Suara.com - Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Ronny Talappesy mengatakan, pihaknya mengajukan protes keras setelah mengajukan ahli a de charge atau meringankan untuk diperiksa penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Ronny mengatakan, bahwa KPK mengabaikan permohonan yang diajukannya. Padahal, Hasto memiliki hak untuk mengajukan saksi dan ahli a de charge.
“Hari ini kami mengajukan surat protes keras terhadap KPK karena tidak mengindahkan hak klien kami untuk memeriksa saksi/ahli yang meringkankan,” kata Ronny saat dihubungi Suara.com, Rabu (5/3/20025).
“Padahal kemarin kami surati KPK bermohon untuk memeriksa ahli yang meringankan yang dijamin dalam pasal 65 KUHAP,” tambah dia.
Sebelumnya, Kuasa Hukum Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengajukan sejumlah ahli untuk diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pengajuan ahli ini diharapkan bisa memberikan keterangan kepada penyidik yang bisa meringankan Hasto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dan dugaan perintangan penyidikan.
“Bahwa tersangka maupun terdakwa berhak untuk mengusahakan diri mengajukan saksi atau seseorang yang memiliki hal yang khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya,” kata Kuasa Hukum Hasto, Ronny Talapessy di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (4/3/2025).
“Hari ini kami datang ke KPK untuk mengajukan permohonan untuk menghadirkan saksi a de charge dan yang hari ini kami sampaikan adalah ahli yang untuk Mas Hasto Kristiyanto,” tambah dia.
Adapun para ahli yang diajukan untuk diperiksa KPK terdiri dari tiga orang yang berasal dari Universitas Negeri Surabaya, Universitas Veteran Jakarta, dan Universitas Islam Indonesia. Meski begitu, Ronny tidak menyebut nama-nama ahli yang diajukan kepada KPK.
Baca Juga: Kuasa Hukum Sebut Dapat Informasi Penyerahan Berkas Perkara Hasto ke Penuntut Umum Besok
Sekadar indormasi, KPK menahan Hasto usai melakukan pemeriksaan selama sekitar lebih dari delapan jam pada Kamis (20/2/2025).
