Warga Eks Kampung Bayam Dipekerjakan di JIS, Bayar Sewa KSB Dari Potong Gaji

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengakhiri polemik Kampung Susun Bayam (KSB) dengan mempersilakan warga tinggal di hunian itu. Sebagai solusi atas mahalnya biaya sewa, warga eks Kampung Bayam yang tinggal di KSB akan dipekerjakan di Jakarta International Stadium (JIS).

Pramono menjelaskan, nantinya warga akan bekerja di lahan urban farming yang disediakan oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Mereka akan melanjutkan pekerjaan bertani dan mendapat keuntungan dari penjualan hasil panen.

"Untuk urban farming ini sebenarnya sudah menjadi keahlian teman-teman petani yang ada di sini, hanya problemnya Ini kan mau dibuat untuk lebih modern, Mereka diajari dengan sistem yang lebih benar, supaya cara berpikirnya juga berubah," ujar Pramono di KSB, Jakarta Utara, Kamis (6/3/2025).

Calon Gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung saat datang menemui warga Kampung Bayam di hunian sementara di Pademangan, Jakarta, Kamis (26/9/2024). [Suara.com/Alfian Winanto]

Tak hanya itu, ia akan mengerahkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pangan untuk membeli hasil panen dari kegiatan urban farming warga KSB.

"Sehingga, rantai pasoknya atau supply chainnya atau apapun ini ekosistemnya itu terbentuk terbuat menjadi lebih baik. Kalau itu bisa dilakukan, maka saya yakin ini akan menjadi lebih baik bagi kita semua," ucap dia.

Direktur Utama PT Jakpro Iwan Takwin mengatakan, warga KSB akan digaji oleh Jakpro dengan nilai setara upah minimum provinsi (UMP) DKI Jakarta.

Di satu sisi, ia menyebut biaya sewa yang dibebankan kepada warga adalah sebesar Rp1,7 juta per bulan. Pihaknya tak menurunkan tarif ini meski awalnya mendapatkan penolakan dari warga.

Karena itu, nantinya pembayaran sewa akan dipotong dari gaji yang diterima warga dari Jakpro tiap bulannya.

"Jadi per bulan mereka sewa Rp1,7 juta. Di mana dalam proses mereka bekerja di sini, kita gaji sesuai dengan UMR, dan kemudian dari gaji itu kita potong untuk biaya sewanya," jelas Iwan.

"Kita sudah diskusi dengan warga. Akhirnya kami sepakat untuk melakukan mekanisme sewa dan pemotongan dari gaji mereka selama bekerja di JIS," tambahnya memungkasi.