Suara.com - Perusahaan swasta yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara umum disebut telah siap untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pekerja.
Hal ini disampaikan Ketua Umum Apindo Shinta W. Kamdani. Dia menjelaskan pihaknya juga akan mengikuti aturan pemerintah, yakni pemberian THR maksimal 7 hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau h-7 lebaran.
“Anggota kami juga sudah mempersiapkan untuk THR diberikan maksimal tujuh hari (sebelum lebaran),” ujar Shinta seperti dikutip dari Antara, dikutip Kamis (13/5/2025).
Jika benar THR untuk karyawan swasta bakal diberikan paling lama 7 hari sebelum lebaran, maka bisa dipastikan kebanyakan para pekerja sudah menerima THR pada Senin 24 Maret 2025.
Sementara itu Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah kemungkinan besar jatuh pada Senin 31 Maret 2025.
Meski demikian, Shinta mengakui mungkin masih ada perusahaan tertentu yang menghadapi kendala dalam pencairan THR, sehingga tidak tepat waktu.
Namun, Shinta menyebut hingga saat ini Apindo belum menerima laporan dari anggotanya terkait keberatan dalam pemberian THR.
"Jadi THR akan diberikan sesuai dengan aturan ya," kata Shinta menegaskan.
Sebelumnya Kementerian Ketenagakerjaan telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja.
Pencairan THR tersebut wajib diberikan ke karyawan secara penuh atau tidak dicicil, dengan tenggat waktu H-7 Hari Raya Idul Fitri 2025.
Diketahui, berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 menetapkan bahwa Tunjangan Hari Raya diberikan sebesar satu kali upah bulanan bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan berturut-turut.
Sementara, untuk pekerja dengan masa kerja antara 1 bulan hingga kurang dari 12 bulan, perhitungan THR dilakukan secara proporsional.
Peraturan Prabowo
Presiden Prabowo Subianto telah resmi menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025. PP tersebut mengatur kebijakan pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN), termasuk PPPK, PNS, TNI, Polri, hakim, hingga pensiunan dengan total mencapai 9,4 juta penerima.
Prabowo merinci besaran pemberian THR dan gaji ke-13 untuk ASN pusat, prajurit TNI/Polri, dan hakim meliputi gaji pokok, tunjangan melekat, dan tunjangan kerja.
TERPOPULER
