Infografis
Koordinator Kontras, Dimas Bagus Arya Saputra, menduga bahwa rapat ini bertujuan untuk mempercepat pengesahan RUU TNI.
Ia menilai bahwa sejak masuknya surat presiden (Surpres) Nomor R12/PRES/2/2025 ke DPR RI, proses pembahasannya telah menunjukkan indikasi percepatan.
Selain itu, informasi yang diperoleh Kontras menyebutkan bahwa RUU TNI tersebut ditargetkan untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR pada 20 Maret 2025.
Menurut Dimas, proses pembahasan RUU ini dilakukan secara terburu-buru tanpa memperhatikan asas partisipasi publik yang bermakna.
Meskipun Komisi I DPR RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dan berdiskusi dengan berbagai pihak, ia menilai masih banyak catatan yang perlu dibahas lebih lanjut oleh fraksi-fraksi di DPR.
Suara.com mencoba mengonfirmasi rapat tersebut kepada sejumlah anggota Komisi I DPR RI yang tergabung dalam Panitia Kerja (Panja) RUU TNI, tetapi sebagian besar enggan memberikan tanggapan.
Satu-satunya anggota DPR yang membenarkan adanya rapat konsinyering tersebut adalah TB Hasanuddin dari Fraksi PDIP.
Namun, ia hanya menyatakan bahwa rapat tersebut baru sebatas membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.
Keputusan DPR dan pemerintah menggelar rapat ini di hotel mewah menuai kritik keras dari berbagai pihak, terutama karena dilakukan secara tertutup dan di tengah situasi penghematan anggaran.
Baca Juga: RUU TNI Picu Kontroversi, Dwifungsi ABRI Jilid 2 Mengintai? Ini Kata Ketua Komisi I
Kritik ini semakin tajam mengingat RUU TNI dianggap sebagai regulasi yang kontroversial dan memerlukan pembahasan yang lebih transparan serta melibatkan partisipasi publik secara lebih luas.
