Usai Sebut Aksi Protes Tolak RUU TNI Anarkis, KPK Ingatkan Deddy Corbuzier: Batas Lapor LHKPN 12 Mei

Suara.com - Staf Khusus Menteri Pertahanan (Menhan) Bidang Komunikasi Sosial dan Publik, Deodatus Andreas Deddy Cahyadi alias Deddy Corbuzier, harus menyampaikan laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Harta kekayaan Deddy Corbuzier menjadi pertanyaan bagi publik setelah dia mengomentari aksi protes Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan saat Rapat Panja tentang RUU TNI di Hotel Fairmont Jakarta.

Anggota Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menjelaskan bahwa Deddy memiliki waktu untuk menyusun LHKPN dan menyerahkannya kepada KPK hingga 12 Mei 2025.

“KPK sudah berkoordinasi dengan Kemenhan, bahwa yang bersangkutan termasuk pejabat yang masuk dalam daftar Wajib Lapor,” kata Budi kepada wartawan, Selasa (18/3/2025).

Adapun kewajiban Deddy untuk menyampaikan harta kekayaannya melalui LHKPN kepada KPK ini diatur dalam Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) nomor 28 tahun 2019.

Dalam aturan tersebut, batas waktu penyampaian LHKPN untuk Deddy ialah tiga bulan sejak dilantik sebagai Staf Khusus Menhan pada 11 Februari 2025 lalu.

“Merujuk pada Permenhan Nomor 28 Tahun 2019, maka batas waktu pelaporan LHKPN-nya 3 bulan sejak pelantikan, atau 12 Mei 2025,” ujar Budi.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Pertahanan Deddy Corbuzier menyoroti aksi protes Koalisi Masyarakat Sipil Reformasi Sektor Keamanan saat rapat panitia kerja (panja) oleh Komisi I DPR RI tentang revisi Undang-Undang TNI (RUU TNI) pada Sabtu dan Minggu (14-15/3/2025) di hotel Fairmont, Senayan, Jakarta Selatan.

Deddy Corbuzier menganggap intervensi yang dilakukan oleh koalisi sipil berjumlah tiga orang itu anarkis dan melanggar hukum. Pasalnya, panja RUU TNI merupakan amanat konstitusi.

"Kemarin rapat panja revisi rancangan Undang-Undang TNI yang merupakan amanat konstitusi diganggu," ujar Deddy, dikutip dari video yang diunggah ke akun @dc.kemhan pada Minggu (17/3/2025).

"Diganggu secara sengaja oleh sekelompok orang yang tidak dikenal dengan cara berteriak-teriak hingga mencoba untuk menerobos masuk ruang rapat secara paksa. Sekali lagi, secara paksa,” tambah Deddy.

Mantan mentalis itu pun memperlihatkan potongan video ketika tiga anggota koalisi sipil masuk ke dalam ruangan sambil membawa poster berisi kritikan terhadap RUU TNI sambil menyerukan penolakan-penolakan.

"DPR dan pemerintah bahas RUU TNI di hotel mewah dan di akhir pekan. Halo, efisiensi?" bunyi satu poster, menyinggung kebijakan efisiensi yang tengah diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto sejak Januari 2025 lalu.

“Gantian saja gimana? TNI jadi ASN, sipil yang angkat senjata?" bunyi poster yang lain.

“Kayak kurang kerjaan aja, ngambil double job," bunyi kritikan pada poster lainnya.