Suara.com - Anak-anak dari kelompok pemulung menjadi salah satu target sasaran pemerintah untuk dididik di Sekolah Rakyat. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) mencatat kalau kelompok pemulung itu termasuk juga dalam masyarakat miskin ekstrem, namun belum terdaftar dalam catatan Dukcapil.
Wakil Kepala BP Taskin Nanik Sudaryati mengatakan, dalam laporan sementara dari Ikatan Pemulung Indonesia (IPI) jumlahnya mencapai 4,2 juta jiwa.
"Tapi ini belum kita verifikasi, kita masih terus akan bertemu dengan Ikatan Pemulung Indonesia bahwa yang terdata di IPI itu 4,2 juta, 50 persen ini tidak ber-KTP," kata Nanik usai rapat koordinasi dengan Kementerian Sosial, Jakarta, Selasa (18/3/2025).
"Ini nanti yang kita sekolahkan, baik yang tidak ber-KTP, nanti kami proses, maupun yang dia memang mempunyai tempat tinggal," imbuhnya.
Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat itu hanya diperuntukan bagi anak-anak dari kelompok miskin ekstrem. Nanik menyebutkan bahwa kebanyakan anak-anak itu memang mewarisi kemiskinan dari orangtuanya. Sehingga, untuk memutus rantai kemiskinan itu, pemerintah berikan intervensi dari sisi pendidikan.
"Mereka ini kan selama ini banyak terjadi di mana anak-anak ini lahir di lingkungan jalanan dan akhirnya dia meneruskan kemiskinan dari orang tuanya. Ada yang menjadi pemulung, pencopet, kriminalitas lainnya, prostitusi. Ini yang bagian dari BP Taskin untuk bisa mendata, bekerjasama dengan Kemensos dan yang lain sgar mereka ini terputus mata rantainya," ucapnya.
Program Sekolah Rakyat direncanakan mulai beroperasi penuh pada 1 Juli 2025. Sebelum itu, Kementerian Sosial akan melakukan sosialisasi kepada pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota guna memastikan kesiapan di tingkat daerah.
Kementerian Sosial juga tengah membahas mekanisme pengawasan dan pelaksanaan program ini, termasuk kemungkinan pembentukan tim khusus di daerah untuk mengawal jalannya Sekolah Rakyat.
100 Persen Gratis
Baca Juga: Setuju RUU TNI Disahkan, tapi Fraksi Demokrat Ungkit Nama SBY soal Reformasi ABRI, Kenapa?
Pemerintah mengebut pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin eksrem dengan biaya gratis. Kekinian sudah ada sekitar 50 Sekolah Rakyat yang telah dibangun.
"Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini. Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke presiden," kata Menteri Sosial (Mensos), Saifulah Yusuf alias Gus Ipul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).
Kekinian pemerintah tengah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk mempersiapkan kurikulum dan pengadaan guru untuk Sekolah Rakyat dengan konsep asrama dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.
"Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti, untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU," kata Ipul.
"Jadi kita minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan presiden," sambungnya.
Ia memastikan biaya Sekolah Rakyat sepenuhnya gratis atau 100 persen gratis. Siswa tidak dibebankam biaya sekolah, seragam, maupun makan sehari-hari di asrama.
