Wadah Makan Bergizi Gratis Didominasi Produk Impor China, Prabowo Minta Stop: Suruh Bikin Lokal

Suara.com - Presiden Prabowo Subianto meminta produk dalam negeri hasil industri lokal digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG). Salah satunya adalah penggunaan wadah atau “tray”.

Prabowo ingin wadah makanan untuk MBG merupakan produk hasil diproduksi industri lokal, bukan impor.

Keinginan Prabowo itu disampaikan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan usai rapat bersama kepala negara di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (19/3/2025) sore.

“Jadi, setelah Prof. Arif itu melakukan studi dan tim melihat ke bawah dan kami sepakat tadi dengan Bappenas dan juga Badan Gizi untuk bersama-sama melakukan pengawasan, misalnya bikin apa namanya tray-nya (wadah) itu tidak boleh diimpor, suruh bikin lokal,” kata Luhut di Kantor Presiden, Jakarta.

Luhut mengatakan masih ada penggunaan produk impor. Ke depan, Prabowo meminta Badan Gizi Nasipnal ikut melakukan pengawasan untuk memastikan penggunaan produk dalam negeri dalam mendukung pelaksanaan MBG.

“Karena itu kita lihat masih ada buatan luar, jadi semua kita harus satu padu untuk melakukan pengawasan. Presiden tadi minta ini,” ujar Luhut.

Sementara itu, Anggota Dewan Ekonomi Nasional Arief Anshory Yusuf menyampaikan kepada Prabowo ihwal hasil kajian tentang potensi MBG terhadap penyerapan tenaga kerja serta tingkat kemiskinan.

"Jadi intinya program ini sangat bagus sekali dalam konteks pro job menciptakan lapangan kerja baru sampai 1,9 juta. Lalu kemudian pro poor, kemiskinan itu bisa berkurang mencapai 5,8 persen," kata Arief.

Arief menegaskan untuk memastikan MBG berdampak positif terhadap penyerapan tenaga kerja dan pengentasan tingkat kemiskinan, alur pelaksaan MBG harus dipastikan berjalan baik dan benar.

Menurutnya BPKP perlu melakukan ulasan berkala terhadap pelaksanan MBG. Masyarakat juga diharapkam berperan aktif dalam melakukan pengawasan.

Hal lain yang tidak kalah penting adalah kepastian produk-produk dalam negeri dalam rantai pasok MBG dari mulai bahan makanan hingga peralatan makan yang sampai ke tangan siswa atau penerima manfaat lainnya.

"Jangan sampai ada kebocoran-kebocoran terkait bahan-bahan yang kalau tidak perlu impor tidak usah diimpor. Nah ini kita membuat rantai pasok terjaga sehingga impact-nya seperti yang diharapkan tapi sekali lagi mari kita jaga bersama," ujar Arief.

Pernyataan Kepala BGN

Sebelumnya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana buka suara terkait laporan Indonesia Business Post soal impor 40 juta piring stainless steel dari China untuk program makan bergizi gratis (MBG).

Dadan mengatakan angka 40 juta peralatan makan plat baja antikarat tersebut berlebihan. Sebab, kata dia, penerima manfaat MBG sejauh ini baru memasuki 3 juta orang. Berbanding jauh dari angka piring stainless steel produk China yang disebut akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

"Penerima manfaat saja baru masuk 3 juta dan ketersediaanya tidak melimpah. Jadi angka itu saya yakin berlebihan," kata Dadan kepada Suara.com, Kamis (20/3/2025).

Dadan menegaskan bahwa pihaknya tidak terlibat dalam hal penyediaan produk impor untuk kebutuhan program MBG tersebut.

"Saya kira jumlah itu terlalu fantastis. Sejauh ini BGN tidak terlibat untuk hal-hal seperti itu," kata Dadan.

Kendati begitu, ia tidak menampik adanya informasi mengenai produk impor yang tertahan di pelabuhan karena terhambat perkara administrasi. Hal ini disampaikan Dadan menanggapi laporan yang menyebut adanya kemungkinan piring stainless steel tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

"Saya dengar ada yang tertahan di pelabuhan karena tidak tertib administrasi," ujarnya.

Adapun Dadan memastikan pemerintah akan mengutamakan pasokan dari dalam negeri untuk memenuhi pelaksanaan program MBG. Menurutnya saat ini produksi dalam negeri bisa ditingkatkan seiring banyaknya permintaan mengenai peralatan makan untuk program MBG.

"Industri dalam negeri mulai banyak, jadi pasti untuk jumlah besar akan dipasok industri dalam negeri. Sebelum MBG ada, food tray tersebut adalah barang dagangan biasa. Industri dalam negeri belum produksi karena permintaan pasar rendah. Sekarang meningkat tajam yang membuat Industri dalam negeri yakin," tutur Dadan.

40 Juta Piring Impor

Program andalan Pemerintah Presiden Prabowo Subianto, makan bergizi gratis (MBG), yang bergulir dalam beberapa bulan terakhir, disinyalir memberikan keuntungan besar bagi industri manufaktur China.

Pasalnya, sejumlah 40 juta piring stainless steel yang digunakan merupakan produksi negeri tirai bambu, dan akan membanjiri Indonesia pada tahun ini.

Berdasarkan reportase yang diterbitkan Indonesia Business Post pada Selasa, 18 Maret 2025, peralatan makan plat baja antikarat tersebut diproduksi di wilayah Chao Shan, Provinsi Guandong.

Seorang pengusaha Indonesia membeberkan, akibat pesanan tersebut, produsen lokal kesulitan bersaing. Sebabnya, harga produk buatan China jauh lebih murah.

"Mereka mampu mengekspor dengan harga yang tidak dapat kami saingi. Alhasil, sebagian besar pengadaan untuk program makan siang ini dipasok oleh suplier China," kata pengusaha yang diminta dirahasiakan identitasnya tersebut.

Persoalan tersebut menjadi pelik, lantaran hingga kekinian ketergantungan Indonesia terhadap barang impor cukup tinggi dan bakal berdampak panjang pada manufaktur Indonesia.

"Jika kita terus bergantung pada barang impor, industri dalam negeri akan kesulitan berkembang, dan kita bisa menjadi terlalu bergantung pada produsen asing," ujarnya.

Via Jalur Ilegal

Ironisnya, ia mengungkapkan bahwa kemungkinan banyak dari impor barang tersebut masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal untuk menghindari bea masuk, cukai, dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Berdasarkan perhitungannya, ada sekira bea masuk 10 persen dan PPN 11 persen yang tidak dibayarkan yang menyebabkan pemerintah Indonesia berpotensi kehilangan pendapatan signifikan.

Tak hanya itu, ia mengungkapkan bahwa transaksi pelat impor tersebut sering dilakukan secara tunai tanpa faktur, sehingga membuat penegakan pajak semakin sulit.

Lantaran itu, pengusaha tersebut meminta pemangku kebijakan mempertimbangkan strategi yang mendukung produsen lokal, seperti insentif pajak atau persyaratan kandungan lokal.

"Kita membutuhkan kebijakan yang memberdayakan industri kita sendiri, bukan memberikan peluang bisnis kepada produsen asing," ujarnya.