Perubahan ini bukan sekadar pergantian nama, tetapi juga mencerminkan upaya Jepang dalam mengontrol pendidikan di wilayah jajahannya.
Kurikulum yang diterapkan di Kokumin Gakko banyak berorientasi pada propaganda Jepang, termasuk pengajaran bahasa Jepang dan penanaman nilai-nilai kekaisaran.
Meski demikian, keberadaan sekolah ini tetap menjadi wadah bagi anak-anak pribumi untuk mendapatkan pendidikan dasar, meskipun dengan keterbatasan sumber daya dan pengaruh politik yang kuat.
Sejak saat itu, Sekolah Rakyat tersebar di seluruh negeri dan diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah sebagai langkah nyata dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia.
Tidak hanya sebatas akses pendidikan gratis, Sekolah Rakyat juga memberikan beasiswa bagi siswa kurang mampu, memastikan bahwa setiap anak Indonesia, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang.
Setelah Jepang menyerah dan Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, sistem pendidikan kembali mengalami reformasi.
Pada 13 Maret 1946, pemerintahan Indonesia secara resmi mengganti nama Kokumin Gakko menjadi Sekolah Dasar (SD), menandai era baru dalam dunia pendidikan nasional yang lebih berorientasi pada kepentingan bangsa sendiri.
Sejak saat itu, Sekolah Dasar menjadi fondasi utama pendidikan dasar di Indonesia, menggantikan sistem kolonial yang sebelumnya diterapkan.
Perubahan ini juga menjadi tonggak penting dalam sejarah pendidikan nasional, di mana akses pendidikan mulai diperluas dan semakin banyak anak Indonesia yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di sekolah-sekolah formal.
Baca Juga: 5 Rencana Sekolah Rakyat Prabowo: Punya Misi Putus Rantai Kemiskinan
Kini, dengan kembalinya nama Sekolah Rakyat dalam program pemerintahan Presiden Prabowo, semangat awal dari sekolah ini dihidupkan kembali, membawa harapan baru bagi generasi muda untuk keluar dari jerat kemiskinan melalui pendidikan.