Suara.com - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menunda sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi.
Penundaan sidang dengan agenda pembacaan pokok-pokok permohonan ini dilakukan lantaran Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum siap dan mengajukan penundaan.
Awalnya, Hakim Tunggal Samuel Ginting menjelaskan bahwa KPK memohon agar penundaan dilakukan hingga tiga pekan ke depan.
“Memohon waktu penundaan itu tiga minggu. Tiga minggu kan berarti Senin, 14 April 2025,” kata Hakim Samuel di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (24/3/2025).
Menanggapi itu, Kuasa Hukum Kusnadi, Johanis Tobing menyampaikan keberatan atas permintaan penundaan KPK itu.
“Kami merasa keberatan kalau itu sampai tiga minggu,” ujar Johanis.
Untuk itu, Hakim Samuel kemudian memutuskan agar penundaan sidang dilakukan hingga dua pekan ke depan sampai Selasa (8/4/2025).
“Baik, kita tunda persidangan ini ke hari Selasa, 8 April 2025, jam 10.00 WIB,” ucap Hakim Samuel.
“Memanggil termohon yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi dengan panggilan ini, panggilan kedua dan terakhir,” tandas dia.
Ajukan Praperadilan
Staf Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto, Kusnadi mengajukan praperadilan melawan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Langkah tersebut dilakukan Kusnadi untuk mempersoalkan penyitaan oleh penyidik KPK saat pemeriksaan Hasto sebagai saksi dalam kasus Harun Masiku pada 10 Juni 2024.
“Praperadilan terkait sah atau tidaknya penyitaan,” kata Pejabat Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Djuyamto kepada wartawan, Sabtu (15/3/2025).
Dia menjelaskan bahwa sidang praperadilan Kusnadi akan mulai digelar pada 24 Maret 2025 mendatang.
Penyidik KPK sempat melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap barang-barang Kusnadi saat mendampingi Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI dengan tersangka Harun Masiku.
TERPOPULER
