Klaim Sekolah Rakyat Tak Dibedakan dengan Punya Pemerintah Lainnya, Gus Ipul: Kami Keroyokan

Suara.com - Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pemerintah menyiapkan dua opsi dalam menyediaan guru yang akan mengajar di Sekolah Rakyat. Opsi pertama, guru ASN yang diberikan tugas secara langsung, kedua guru yang telah bersertifikat pendidikan profesi guru. Gus Ipul menyampaikan kalau kedua opsi tersebut masih dalam pembahasan. 

"Itu yang dua itu yang masih dimatangkan," ujarnya saat di Jakarta, Senin (24/3/2025).

Gus Ipul menuturkan perencanaan perekrutan guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final. Satuan tugas (Satgas) dari program tersebut dipimpin oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Gus Ipul juga memastikan tata kelola Sekolah Rakyat dengan sekolah-sekolah lainnya tidak akan ada kesenjangan. Sebab, pengelolaan Sekolah Rakyat juga bekerja sama dengan kementerian lain. 

"Dikti juga, Kementerian Dikdasmen. Jadi ini juga adalah sekolah pemerintah. Yang penyelenggaranya pemerintah, jadi kami 'keroyokan," jelasnya. 

Saat ini terdapat 53 Sekolah Rakyat yang siap beroperasi pada tahun ajaran baru 2025-2026. Adapun sebanyak 82 Sekolah Rakyat masih dalam tahap asesmen bangunan hingga tanah oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Ia menyebutkan saat ini memang ada 200 titik usulan bangunan atau lahan kosong dari Pemda untuk Sekolah Rakyat. 

Dalam pembangunan Sekolah Rakyat, kata Gus Ipul, pemerintah tak hanya menggunakan APBN tapi juga akan melibatkan swasta untuk membangun sarana dan prasarana. Terkait penyediaan sarana prasarana juga dilakukan oleh Kementerian PU, bukan Kementerian Sosial.

Ia mengatakan saat ini pemerintah masih menghitung anggaran yang dibutuhkan untuk kebutuhan Sekolah Rakyat. Perhitungannya akan disesuaikan dengan biaya operasional per orang. 

"Jadi, per orang itu berapa nanti kami sampaikan," ucapnya.

60 Ribu Guru

Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengaku akan menyiapkan 60 ribu guru untuk menjadi tenaga pengajar di Sekolah Rakyat yang akan berbasis asrama. Sejauh ini sudah ada 50 Sekolah Rakyat.

Hal itu disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar atau Cak Imin usai rapat dengan Presiden Prabowo mengenai Sekolah Rakyat di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

"Tadi disampaikan 60 ribu guru kebutuhannya," kata Cakm Imin.

Terkait skema perekrutan guru, Imin menyampaikan hal itu masih dalam pembahasan.

"Ya itu nanti kami cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang," kata Imin.

Sementara itu mengenai kurikulum Selolah Rakyat, Cak Imin belum memastikan. Sebab ada dua opsi yang sedang disiapkan.

"Mengenai kurikulumnya memang ada dua skema. Pertama ikuti kurikulum sekolah unggul ya itu berarti pak mendiktisaintek. Tapi juga bisa ikuti kurikulum sekolah yang berlaku sekarang ini," kata dia.

Imin menjelaskan perbedaan antara dua kurikulum tersebut.

"Kalau sekolah unggul kan standar internasional kan. Yang sekolah unggul garuda itu. Tapi kalau Kurikulum kami ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini," kata Imin.

Pemerintahan akan mengalokasikan Rp100 miliar untuk anggaran satu Sekolah Rakyat. Total sejauh ini sudah ada sekitar 50 Sekolah Rakyat berbasis asrama yang siap menerima murid pada tahun ajaran baru.

100 Persen Gratis

Pemerintah mengebut pembangunan Sekolah Rakyat yang diperuntukan untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin eksrem dengan biaya gratis. Kekinian sudah ada sekitar 50 Sekolah Rakyat yang telah dibangun.

"Sampai hari ini masih sekitar 50-an lah yang sudah siap untuk menyelenggarakan sekolah rakyat tahun ini. Tapi semuanya mau kita laporkan dulu ke presiden," kata Gus Ipul di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (10/3/2025).

Kekinian pemerintah tengah berkoordinasi dengan kementerian-kementerian terkait untuk mempersiapkan kurikulum dan pengadaan guru untuk Sekolah Rakyat dengan konsep asrama dari mulai tingkat SD, SMP, dan SMA.

"Ya, kurikulum nanti yang membantu itu Kementerian Dikti. Kemudian untuk pengadaan guru Dikdasmen, Prof Muti, untuk sarana-prasarana nanti yang membantu tentu PU," kata Ipul.

"Jadi kami minta bantuan dari berbagai kementerian. Ini artinya kerja bersama untuk menerjemahkan gagasan presiden," sambungnya.

Ia memastikan biaya Sekolah Rakyat sepenuhnya gratis atau 100 persen gratis. Siswa tidak dibebankam biaya sekolah, seragam, maupun makan sehari-hari di asrama.

"Makan, seragam, semua gratis," kata Ipul.

Ipul menyampaikan Sekolah Rakyat akan dibuka pada tahun ajaran baru tahun ini.

"Ya kurang 3 bulan ini, Juli ini. Jadi yang saya sebut tadi itu memang secara sarana-prasarana sudah siap untuk digunakan. Memulai ya, memulai penyelenggaraan tahun 2025-2026," kata Ipul.