Cak Imin Pastikan Guru yang Mengajar di Sekolah Rakyat Berstatus ASN

Suara.com - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar menyatakan bahwa guru yang bakal mengajar di Sekolah Rakyat berstatus Aparat Sipil Negara atau ASN.

Kepastian tersebut disampaikan setelah melepas peserta Mudik Gratis PKB 2025, di halaman DPP PKB, Jakarta, Rabu (26/3/2025).

"Ya, gurunya ASN, atau setidaknya PPPK," kata Muhaimin, di Jakarta Pusat, Rabu (26/3/2025).

Pada tahun ajaran saat ini, ada sekitar 52 Sekolah Rakyat yang telah memulai kegiatan belajar-mengajar.

"Sekolah Rakyat sedang pematangan, InsyaAllah yang sudah hampir start tahun ajaran ini, 52 sekolah," ungkapnya.

Adapun, 52 Sekolah Rakyat yang bakal beroperasi pada tahun ajaran baru saat ini, bakal tersebar di wilayah Pulau Jawa.

"Jawa sih masih. Merata di Jawa," tegasnya.

Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf sebelumnya menyatakan hingga saat ini ada 53 unit Sekolah Rakyat yang siap dibangun dan diresmikan pada tahun ajaran baru mendatang.

"Usulan dari provinsi, kabupaten, kota terus meningkat, sudah lebih dari 200, baik itu berupa bangunan maupun berupa lahan kosong," ujar Saifullah Yusuf usai menyampaikan laporan kepada Presiden Prabowo Subianto di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (24/3/2025)

Dari jumlah tersebut, tercatat 53 unit yang siap digunakan. Sebagian besar merupakan aset milik Kemensos. Selain itu, saat ini terdapat 82 lokasi lainnya yang sedang dalam tahap asesmen awal.

"Baik bangunan maupun tanah yang siap dimanfaatkan lewat sedikit renovasi atau pembangunan baru di tahun 2025, sekarang jumlahnya ada 82 yang sedang dalam proses asesmen oleh Kementerian Pekerjaan Umum," ujarnya.

Dari sisi tenaga pendidik, perencanaan perekrutan guru telah difinalkan, dengan Satgas yang dipimpin oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). 

Sementara itu, kurikulum telah dirancang dengan matang oleh Kementerian Pendidikan Tinggi (Kemendikti) dan Kemendikdasmen.

Untuk pendataan siswa, Kemensos bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengidentifikasi keluarga miskin dan miskin ekstrem di lokasi yang menjadi target pendirian Sekolah Rakyat.

Menurut Mensos, data ini akan menjadi acuan dalam menentukan jumlah siswa yang akan bersekolah.