Gelombang Aksi Tolak UU TNI dan RUU Polri Meluas ke Berbagai Daerah

Suara.com - Aksi demonstrasi menolak Undang-Undang (UU) TNI yang telah disahkan serta Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri terus berlangsung di berbagai wilayah di Indonesia.

Pada Kamis (27/3/2025), ribuan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Massa yang terus bertambah hingga malam hari menyampaikan sejumlah tuntutan, salah satunya adalah pencabutan UU TNI yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil.

Sejak sore hari, aparat keamanan dari unsur Polri, TNI, serta Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta telah disiagakan untuk menjaga ketertiban. Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan sekitar 1.825 personel yang disebar ke berbagai titik strategis. Kepolisian juga menyiapkan rekayasa lalu lintas guna mengantisipasi kemacetan di sekitar lokasi demonstrasi, meski penerapannya bersifat situasional sesuai dengan perkembangan di lapangan.

Tidak hanya di Jakarta, gelombang aksi unjuk rasa juga terjadi di berbagai daerah, termasuk Majalengka, Bandung, Surabaya, Makassar, Mataram, Palangkaraya, Bojonegoro, Yogyakarta, Sukabumi, Malang, Medan, Semarang, hingga Lumajang. Mahasiswa dan elemen masyarakat turun ke jalan menyuarakan kekhawatiran mereka terhadap dampak UU TNI yang telah disahkan. Salah satu kekhawatiran utama adalah potensi kembalinya dwifungsi TNI, yang dapat membuka peluang bagi aparat militer menduduki jabatan-jabatan sipil di pemerintahan.

Sejumlah demonstran juga menyampaikan aspirasi mereka melalui spanduk, poster, serta tulisan dengan cat semprot di pagar depan gedung DPR RI. Berbagai slogan penolakan terhadap UU TNI dan RUU Polri terlihat terpampang sebagai bentuk protes terhadap kebijakan tersebut.

Aksi Demo di Jakarta

Aksi demonstrasi di depan Gedung DPR berlangsung dengan tensi yang meningkat. Massa bertahan hingga pukul 18.00 WIB meskipun pihak kepolisian beberapa kali menyemprotkan air ke arah demonstran. Para peserta aksi tetap melakukan perlawanan dengan melemparkan benda-benda ke dalam kompleks parlemen. Kondisi ini membuat aparat keamanan tetap bersiaga untuk mengantisipasi kemungkinan eskalasi situasi.

Merujuk pada cuitan akun BarengWarga, polisi mulai memukul mundur massa. "tiba tiba Masaa aksi dipukul mundur polisi, masa aksi terpaksa membubarkan diri karena kondisi sudah tidak kondusif, beberapa kawan ditangkap, saat ini tim paramedis melakukan penyisiran jalan dan melakukan evakuasi. #CabutUUTNI #TolakRUUPolri," tulis akun terkait.

Akun terkait juga melaporkan adanya dugaan pengamanan sejumlah individu yang ikut dalam aksi terkait, tidak hanya di Jakarta, melainkan juga di sejumlah titik. 

Koalisi Masyarakat Sipil yang menjadi motor utama gerakan ini sebelumnya telah mengonfirmasi bahwa aksi penolakan terhadap UU TNI akan terus berlanjut. Mereka menilai bahwa undang-undang yang baru disahkan ini dapat melemahkan posisi masyarakat sipil dalam tatanan demokrasi.

Protes Meluas ke Media Sosial

Selain di jalanan, gelombang penolakan terhadap UU TNI dan RUU Polri juga marak di media sosial. Berdasarkan pantauan redaksi, hingga Kamis malam (27/3/2025), gabungan tagar #TolakUUTNI dan #TolakRUUPolri telah digunakan lebih dari satu juta kali di berbagai platform media sosial. Hal ini menunjukkan bahwa perdebatan mengenai kebijakan tersebut tidak hanya terjadi di ruang publik fisik, tetapi juga di dunia digital.

Pengesahan revisi UU TNI yang memungkinkan personel TNI kembali mengisi jabatan sipil menjadi salah satu pemicu utama demonstrasi ini. Para pengunjuk rasa menilai bahwa aturan tersebut bertentangan dengan semangat reformasi yang selama ini menekankan supremasi sipil atas militer.

Seiring dengan meningkatnya gelombang protes, pemerintah diharapkan dapat membuka ruang dialog guna meredakan ketegangan serta menampung aspirasi masyarakat. Dengan adanya perdebatan yang terus berkembang, masa depan kebijakan ini masih menjadi perhatian utama bagi banyak pihak.