REGIONAL:
"Pekerjaan tetap jalan dengan anggaran yang minim," tegasnya.
Mengenai dampak pembangunan IKN terhadap lingkungan, dia memastikan bahwa seluruh proses AMDAL berjalan dengan baik dan terus dipantau.
Onesimus juga menegaskan bahwa tidak ada pembangunan di IKN yang tidak melalui AMDAL.
"Semua pembangunan di IKN harus melalui AMDAL. Kalau tidak, berarti kegiatan itu ilegal," tegasnya.
Onesimus menambahkan, komitmen Presiden terkait anggaran tahap II sejumlah Rp48 triliun untuk pembangunan IKN selama lima tahun masih berlaku.
Dia juga memastikan bahwa pembangunan tiga elemen utama IKN, yaitu eksekutif, yudikatif, dan legislatif, terus berjalan.
"Pembangunan Istana Presiden dan kantor kepresidenan sudah berjalan. Sekarang, bagaimana dengan DPR, MPR, Mahkamah Agung, dan lainnya. Ini harus dilengkapi semua," katanya.
Ia juga menjelaskan bahwa anggaran APBN hanya 20 persen dari total kebutuhan pembangunan IKN. Sisanya, 80 persen berasal dari investasi. Onesimus menyebutkan beberapa investor yang sudah terlibat dalam pembangunan IKN, seperti Hermina, Mayapada, Swiss Hotel, dan Kubika.
"Investasi tetap jalan. Ini bukan hanya soal APBN," ujarnya.
Onesimus berharap, semakin banyak investor yang tertarik untuk berinvestasi di IKN, sehingga pembangunan dapat berjalan lebih cepat.
Ia juga menyebutkan bahwa Australia akan membangun sekolah internasional di IKN. (Antara)
TERPOPULER