Indonesia Berani Lawan AS? DPR Desak Cari Pasar Baru di BRICS dan Tinggalkan Ketergantungan!

Suara.com - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Fathi mendorong pemerintah memperkuat strategi diversifikasi pasar ekspor dan impor.

Ia menegaskan bahwa Indonesia tak boleh hanya tergantung pada Amerika Serikat. 

Hal itu untuk merespons ketegangan ekonomi global usai Presiden AS Donald Trump menerapkan tarif resiprokal terbaru. 

“Kita harus termotivasi aktif mencari pasar alternatif selain Amerika (Serikat). Dunia ini luas, terdiri dari banyak negara. Jangan hanya terpaku atau tergantung pada Amerika (Serikat),” kata Fathi kepada wartawan, dikutip Kamis (10/4/2025). 

Menurutnya, Indonesia perlu lebih agresif menjajaki peluang kerja sama dengan negara-negara non-tradisional, salah satunya melalui BRICS, aliansi ekonomi yang kini diperluas dan melibatkan negara-negara dengan pertumbuhan ekonomi pesat seperti Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan, serta beberapa mitra baru. 

“Anggota BRICS harus saling membantu dalam perdagangan, baik sebagai pengganti komoditas ekspor maupun untuk memenuhi kebutuhan impor. Indonesia memiliki potensi besar untuk memperluas jangkauan perdagangan, apalagi dalam konteks kerja sama Selatan-Selatan,” katanya. 

Dalam KTT BRICS terbaru, Indonesia secara aktif mendorong pembentukan arsitektur keuangan dan perdagangan baru yang lebih adil dan inklusif. 

Pemerintah juga membuka ruang lebih luas untuk kerja sama bilateral dengan negara anggota BRICS Plus di sektor energi, pangan, teknologi, dan industri strategis. 

“Kita harus percaya bahwa fundamental ekonomi Indonesia sangat kuat. Pemerintah Indonesia sangat yakin bahwa negara-negara anggota BRICS bisa bekerjasama untuk mengurangi ketergantungan terhadap satu negara. Dan yang lebih penting, masyarakat Indonesia kini semakin gencar mendukung dan menggunakan produk lokal sendiri,” ungkapnya. 

Langkah ini juga, kata dia, sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo yang mendorong kemandirian ekonomi dan memperkuat kerja sama multilateral berbasis kesetaraan. 

“Kita percaya Presiden Prabowo dan tim ekonominya akan merumuskan kebijakan luar negeri yang kuat dan berpihak pada kepentingan nasional. Diversifikasi pasar, dukungan terhadap UMKM, serta kerja sama strategis dengan BRICS adalah langkah konkret untuk menghadapi tekanan global,” ujarnya. 

Ia juga menekankan bahwa Indonesia harus lebih berani membangun posisi tawar dan tidak hanya menjadi pasar bagi negara besar.  

Dengan posisi strategis dan kekayaan sumber daya, Indonesia dinilai mampu menjadi bagian penting dari perubahan arsitektur ekonomi global yang sedang berlangsung. 

“Sudah saatnya kita punya peran yang lebih aktif dalam membentuk tatanan ekonomi dunia yang baru, bukan hanya jadi penonton,” katanya.

Indonesia Respons Tarif Trump

Untuk diketahui, pemerintah akhirnya merespon tarif impor timbal balik atau resiprokal yang dikeluarkan oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam kebijakan itu, Indonesia dikenakan tarif impor sebesar 32 persen. 

Pemerintah Indonesia melunak kepada Presiden AS Donald Trump atas kebijakan tersebut. Bahkan, akan memberikan keistimewaan terhadap AS setelah dikenakan tarif yang begitu besar. 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan membuka peluang bagi AS agar bisa ikut andil dalam proyek pembangunan kilang minyak. 

Dia menjelaskan, dalam proyek tersebut akan menggunakan banyak bahan dari AS, sehingga impor AS ke RI bisa melonjak. 

"Indonesia sendiri dalam proyek strategis nasional akan membangun beberapa proyek termasuk refinery dan mungkin salah satu komponennya kita beli dari Amerika," ujar Airlangga dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (7/4/2025). 

Kemudian, Airlangga mengemukakan, untuk meningkatkan impor dari AS, pemerintah juga akan meningkatkan impor minyak dan gas bumi (migas) dari AS. Hal ini terkuak dari paparan Airlangga dalam rapat bersama para pelaku usaha di kantornya, hari ini. 

Upaya-upaya ini, lanjut dia, bisa jadi solusi yang menguntungkan untuk kedua belah pihak.

Jalur diplomasi dan negosiasi ini juga dilakukan dengan merombak perjanjian kerja sama Trade and Investment Framework Agreement (TIFA). 

Dalam perombakan TIFA itu diantaranya, meningkatkan impor dan investasi dari AS, sekaligus pembelian migas oleh PT Pertamina (Persero). 

Sebelumnya, Presiden Donald Trump menerapkan tarif resiprokal atau 'tarif timbal balik' AS yang akan dihadapi lebih dari 180 negara dan wilayah. Termasuk anggota Uni Eropa, hingga Indonesia berdasarkan kebijakan perdagangan barunya yang menyeluruh.

Trump dan Gedung Putih membagikan serangkaian bagan di media sosial yang merinci tarif yang menurut mereka dikenakan negara lain terhadap AS.