SPKS juga menyoal keberadaan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang mengelola dana hingga puluhan triliun rupiah, penggunaannya sebesar 90 persen lebih, hanya dinikmati pengusaha biodiesel semata.
Di sisi lain, berbagai kesulitan masih mengadang para petani kelapa sawit, guna menggunakan dana sawit yang dikelola BPDPKS.
"Kami mengusulkan dana sawit yang dikelola BPDPKS dapat digunakan langsung bagi kebutuhan sarana dan prasarana petani kelapa sawit,” ujarnya.
"Subsidi biodiesel bisa langsung diberikan melalui insentif harga jual TBS petani yang digunakan untuk menyuplai kebutuhan Biodiesel nasional," tambahnya.
SPKS memperkirakan adanya keputusan tarif dagang Presiden Donald Trump juga akan mendistorsi permintaan CPO dan produk turunan sehingga akan menurunkan harga jual TBS hasil panen petani. Dia pun memprediksi adanya penurunan harga juga sebesar 2 sampai 3 persen terkait kenaikan tarif Trump tersebut.
Menurutnya, pemerintah mesti berpihak kepada para petani demi menerapkan mandatori Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) sebagai landasan pengembangan perkebunan kelapa sawit Indonesia.
“SPKS berharap kepada Pemerintahan Presiden Prabowo supaya mendukung keberadaan petani sawit, supaya memiliki kekuatan baru dalam penetrasi pasar baru di pasar global," ujarnya.
