Kristian menjelaskan, expert thinking ialah kemampuan mengandalkan keahlian teknis dan pemahaman mendalam terhadap regulasi dan proses operasional.
Sehingga kepala daerah yang paham soal pengelolaan anggaran bisa cepat mendeteksi pemborosan dan mengarahkan solusi teknis yang tepat.
"Misalnya, ketika menghadapi kendala pada proyek perbaikan jalan, ia dapat dengan cepat mengarahkan tim teknis atau konsultan profesional agar solusi yang diambil tepat sasaran dan mengurangi inefisiensi," jelas Kristian.
Sedangkan critical thinking, yakni keberanian untuk mempertanyakan asumsi, mengevaluasi bukti, dan menggali akar persoalan.
Dalam reformasi kesejahteraan sosial, misalnya, Kristian menilai perlu ada evaluasi apakah data yang digunakan mutakhir dan kebijakan menyasar masalah utama.
"Dengan pendekatan kritis, misalnya, ia bisa menginisiasi forum partisipatif dengan masyarakat untuk mendapatkan perspektif yang berbeda, sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran dan transparan," ungkapnya.
Selanjutnya, strategic thinking atau cara pandang jangka panjang yang mengantisipasi tren dan tantangan masa depan.
Kristian mencontohkan kepala daerah misalnya bisa mengintegrasikan konsep smart city dan infrastruktur berkelanjutan sebagai upaya mengantisipasi pertumbuhan populasi serta perubahan iklim.
"Dengan merancang rencana strategis yang mencakup investasi jangka panjang di bidang transportasi, teknologi informasi, dan pendidikan, kepala daerah dapat menciptakan kota yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhan saat ini, tetapi juga siap menghadapi tantangan masa depan," beber Kristian.
Baca Juga: Kang Dedi Mulyadi Contek Gaya Prabowo, Sapa Warga Cianjur dari Atas Kap Mobil
Terakhir system thinking atau pola pikir yang menekankan keterkaitan antar sektor.
Seperti mengatasi persoalan tunawisma tak bisa hanya diatasi dari sektor perumahan tapi perlu keterlibatan lintas sektor seperti pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan.
Keempat jenis pola pikir ini menurut Kristian bisa menjadi bahan kontemplasi bagi para kepala daerah dan manajer sektor publik lainnya di Indonesia.
Sehingga diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang lebih komprehensif.
"Penerapan keempat pola pikir ini bisa membawa inovasi dalam tata kelola pemerintahan, meningkatkan efisiensi, dan menghasilkan kebijakan yang mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat secara nyata," katanya.
