Infografis
Suara.com - Komisi B DPRD DKI Jakarta menyoroti soal minimnya kontribusi yang diberikan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Jakarta. Setoran pendapatan asli daerah (PAD) dari perusahaan ke kas daerah dianggap masih kecil.
Hal ini disampaikan Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh dalam hasil pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur Tahun 2024. Tak hanya dari segi pendapatan, Nova menyebut tata kelola perusahaan-perusahaan BUMD juga perlu dievaluasi.
"Komisi B mencatat bahwa kinerja sebagian besar BUMD belum optimal, baik dari sisi pelayanan publik, tata kelola perusahaan, maupun kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD)," ujar Nova kepada wartawan, Kamis (17/4/2025).
Dalam paparannya, Nova mengungkap tingkat produktivitas BUMD selama tahun 2024 menurun dari 92 persen menjadi 77 persen. Ia menduga hal ini disebabkan oleh manajemen yang kurang mumpuni.
![Gedung DPRD DKI Jakarta. [ANTARA/Dewa Wiguna]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/07/21/94378-gedung-dprd-dki-jakarta.jpg)
Di satu sisi, Komisi B mencatat aset dan ekuitas BUMD mengalami peningkatan. Namun, transparansi pengelolaan aset, laporan keuangan, dan respons terhadap temuan BPK masih perlu ditingkatkan.
"Langkah penting yang harus difokuskan adalah bisnis inti, dan tidak diperbolehkan lagi adanya anak perusahaan," ucap Nova.
Politisi NasDem ini mengakui, memang terdapat sejumlah BUMD yang menunjukkan kinerja positif, seperti PT Transjakarta dengan jumlah penumpang yang terlayani sebanyak 317 juta orang selama tahun 2024, serta PT Food Station Tjipinang Jaya yang memiliki capaian penjualan Rp1,7 triliun.
Kendati demikian, ada juga BUMD seperti Ancol yang mengalami penurunan pengunjung dari 11 juta pada tahun 2023 menjadi 10 juta pada tahun 2024.
"Penurunan pengunjung Ancol mengindikasikan perlunya evaluasi terkait dampak larangan study tour dan percepatan inovasi wahana untuk kembali menarik minat masyarakat," urai Nova.
Baca Juga: Sebut Pegawai Luhut Sosok Asli di Foto Ijazah UGM, Roy Suryo: Saya Pastikan 99,9 Persen Bukan Jokowi
Selain itu, sejumlah BUMD masih menghadapi kendala, seperti penyerapan PMD rendah. Seperti Perumda Pasar Jaya hanya sebesar 46,48 persen, dan MRT Jakarta yang sempat gagal tender, serta audit BPK yang belum terselesaikan.
