Pramono Janji Transparan Rekrutmen PJLP: Tak Ada Lagi Peran Orang Dalam!

Suara.com - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung mengaku akan membenahi sistem perekrutan petugas yang berstatus Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Ia menilai sistem saat ini masih memungkinkan ada 'permainan orang dalam'.

Rencananya, ia ingin merekrut ribuan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) beserta Pemadan Kebakran (Damkar) yang paling dibutuhkan masyarakat. Anggaran sudah disiapkan untuk rekrutmen massal ini.

"Jadi kemarin kami sudah rapat mengenai PPSU dan Damkar. Jadi untuk PPSU pada periode pertama ini akan kami buka 1.100 (rekrutmen PJLP)," ujar Pramono kepada wartawan, Selasa (22/4/2025).

Menurut mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era pemerintahan Presiden ke-7 RI, Jokowi itu rekrutmen petugas pelangi ini akan dilakukan secara bertahap. 

"Nanti di awal tahun depan akan dibuka 506. Karena memang itu yang sudah teralokasi di anggaran. Sedangkan untuk Damkar akan ditambah 1.000," ungkap politisi PDI Perjuangan (PDIP) tersebut.

Pramono Anung mengaku akan membuat mekanisme dalam perekrutan ini agar nantinya seleksi PJLP sesuai kriteria. Prosesnya terbuka agar semua pihak bisa mengawasi adanya calon titipan pejabat atau anggota DPRD.

"Dan yang paling penting adalah rekrutmennya dilakukan secara terbuka. Tidak lagi misalnya peran orang dalem dan sebagainya," jelas Pramono. 

Persyaratan dan mekanisme pendaftaran telah disusun di tingkat kota. Para pelamar nantinya akan memberikan berkas di kantor kelurahan. 

"Kemudian finalisasinya ada di kantor wali kota. Jadi dengan demikian ini akan diatur secara transparan, terbuka. Siapa saja selama punya ijazah SD boleh mendaftar untuk PPSU," pungkasnya.

Legislator PDIP Ungkap Petugas PJLP 'Titipan' 

Persoalan banyaknya titipan petugas PJLP sudah pernah disinggung Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Ida Mahmudah pada tahun 2021 lalu. Ia mengakui banyak Penyedia Jasa Lainnya Orang Perorangan (PJLP) di ibu kota yang merupakan 'titipan'. Ida pun meminta agar mereka tidak diberikan keistimewaan dalam bekerja.

Ida mengakui dirinya sendiri bersama anggota DPRD dan pejabat DKI lain pernah memasukkan orang untuk menjadi PJLP di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Meski 'titipan' anggota dewan, Ida berharap mereka bisa bekerja maksimal di satuannya.

"Kan banyak juga anggota dewan yang merekomendasikan untuk diakomodir. Ini dari saya pribadi, kalau memang mereka tidak memenuhi syarat atau malas, kontraknya harus diputus, ya putus saja. Jangan jelek-jelekin nama dewan," ujar Ida dalam rapat Komisi D DPRD DKI, Selasa (5/11/2021).

Namun, kerap kali si PJLP 'titipan' itu merasa superior sehingga kerjanya jadi malas-malasan. Bahkan, atasannya sendiri di tingkat Suku Dinas merasa enggan mengomeli hingga memecat karena mereka punya kenalan legislator atau pejabat DKI.

"Kadang saya suka miris, ini bawaannya si A, 'ah tidak mungkin saya dipecat. Yang ada nanti Sudin yang menghentikan saya akan dijadikan staf'. Kan serem nih," beber Anggota Fraksi PDIP ini.

Ida meminta Kepala Dinas tidak pandang bulu dalam menindak petugas yang malas meski dibawa pejabat atau anggota DPRD. Tindakan ini juga dinilai akan mengurangi biaya untuk PJLP yang tak bisa dibilang sedikit.

"Kita harus jujur pembiayaan untuk PJLP atau PPSU ini sangat tinggi. Ini menurut saya PR-nya pak asisten untuk memindahkan ke PPSU atau SDA," ucap Ida Mahmudah.