REGIONAL:
Suara.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nadhlatul Ulama (PBNU), Yahya Cholil Staquf alias Gus Yahya kembali menyoroti soal kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia meyakini Prabowo memiliki tujuan baik dalam mengambil keputusan ini.
Pernyataan itu disampaikan oleh Gus Yahya di Kantor PBNU, Jakarta pada Selasa (22/4/2025) kemarin.
Menurutnya, efisiensi ini adalah bagian dari transformasi pemerintahan agar jadi lebih baik. Ia sendiri juga pernah melakukannya di internal PBNU dan menuai banyak pertentangan.
"Kami harus melihat itu sebagai wewenang kepala negara yang normal. Dan saya pribadi melihatnya masuk akal. Tinggal nanti kami tunggu hasilnya," beber Gus Yahya ditulis pada Rabu (23/4/2025).
Gus Yahya menyebut hasil dari transformasi pemerintahan tak bisa langsung terlihat. Butuh waktu lama lantaran banyak penyesuaian yang harus dilakukan.
"Nah tantangan semua pemimpin adalah menjaga kepercayaan orang terhadap visi transformasi itu sendiri. Bahwa ada yang harus dikorbankan, tapi nanti akan ada yang dicapai, yang lebih baik dari yang ada sebelumnya," ucapnya.
Terkait dengan dampak efisiensi anggaran pemerintah terhadap PBNU, Yahya mengaku belum terlalu merasakannya. Sebab, berbagai proyek kerja sama antara pemerintah dengan PBNU sampai saat ini masih berjalan.
"Beberapa kementerian menggait NU dalam kerja sama dan jalan. Kementerian yang katanya anggarannya di sunat-sunat itu ternyata jalan," jelasnya.
"Ya kerjaannya, paling tidak yang dikerjasamakan dengan NU itu jalan," tambahnya memungkasi.
Sebelumnya diberitakan, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan kepada kementerian dan lembaga untuk lakukan efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306,69 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 256,10 triliun berasal dari anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L), sedangkan Rp 50,59 triliun dari transfer ke daerah.
Instruksi Prabowo ini tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 dan ditegaskan dalam Surat Menteri Keuangan dengan Nomor S-37/MK.02/2025.
Surat tersebut menyebutkan efisiensi belanja K/L 2025 sebesar Rp 256,10 triliun mencakup belanja operasional dan non-operasional, kecuali belanja pegawai dan bantuan sosial.
Melalui Inpres itu, Presiden mengarahkan sejumlah pejabat negara, mulai dari para menteri Kabinet Merah Putih, Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, hingga gubernur, bupati, dan wali kota untuk melaksanakan langkah-langkah efisiensi anggaran di berbagai sektor.
Dalam instruksinya, Presiden mengarahkan seluruh kementerian/lembaga untuk fokus pada kinerja pelayanan publik, yang mana anggaran harus difokuskan pada peningkatan pelayanan publik, tidak sekadar pemerataan antarperangkat daerah atau berdasarkan pola anggaran tahun sebelumnya.
Adanya efisiensi anggaran di pemerintah itu semata-mata demi mewujudkan makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi program unggulan Prabowo Subianto di masa Pilpres 2024 lalu. Namun, kekinian, program MBG itu mengalami banyak masalah termasuk munculnya kasus-kasus siswa di daerah yang mengalami keracunan diduga setelah menyantap menu MBG.
Terbaru, kasus keracunan itu dialami oleh puluhan siswa dari MAN 1 dan SMP PGRI 1 Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Buntut dari kasus itu, program MBG di Cianjur akhirnya diberhentikan sementara. Bahkan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Cianjur menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan yang menimpa puluhan siswa dari dua sekolah di Cianjur usai menyantap MBG.
Selain itu, program MBG juga telah dikabarkan telah menunggak karena ada dugaan dananya telah digelapkan. Kasus ini mencuat dari mitra dapur di Kalibata, Jakarta Selatan yang melaporkan Yayasan Makan Bergizi Gratis (MBG) berinisial MBN ke Kepolisian terkait dugaan penggelapan dana sebesar Rp975.375.000.
Terkait kasus itu, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya mengeklaim jika pemerintah akan menindaklanjuti ihwal kasus penggelapan dana tersebut.
TERPOPULER