Infografis
Suara.com - Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto dikabarkan akan menemui kelompok serikat buruh saat peringatan Hari Buruh Internasional alias Mayday pada Kamis, 1 Mei 2025 mendatang. Perihal kabar Prabowo akan menemui serikat buruh saat Mayday diungkapkan oleh Presiden Partai Buruh Said Iqbal saat memberi sambutan pada acara Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI), Rawamangun, Pulogadung, Jakarta Timur, Rabu (23/4/2025) kemarin.
"Ya, dikabarkan Pak Presiden Prabowo akan hadir nanti saat acara Mayday 2025," beber Said Iqbal dikutip dari Antara, Kamis (24/4/2025).
Jika Prabowo hadir, menurut dia, tercatat akan ada dua presiden RI yang menemui buruh sepanjang sejarah tanah air berdiri, terkhusus saat Mayday.
![Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day di Bundaran Hotel Indonesia Jakarta, Kamis (1/5). [suara.com/Adrian Mahakam]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2014/05/01/mayday4-e1398925921888.jpg)
"Pertama yang baru temui buruh adalah Pak Soekarno. Jika Pak Prabowo benar menemui, tandanya beliau adalah orang yang kedua setelah Pak Soekarno," ujar Iqbal yang juga menjabat sebagai Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
Menanggapi hal itu, Sekretaris Jenderal KSBSI Hendrik Hutagalung mengatakan bahwa pihaknya mengapresiasi Prabowo jika benar akan menemui buruh pada Mayday 2025. Hal ini selaras dengan harapan buruh agar pemerintah pusat mendengarkan aspirasinya.
"Presiden atau pemimpin itu harus mengayomi dan memperhatikan seluruhnya. Jadi, jika nanti pada tanggal 1 Mei ada beliau, kami mengacungkan jempol atas kehadirannya," ungkap Hendrik.
Hendrik berharap Prabowo bisa benar hadir dan menemui massa buruh saat Mayday.
"Kehadiran beliau di tengah-tengah masyarakat yang saat ini tengah sulit dalam kehidupannya memang diperlukan," ucap Hendrik.
Ancaman PHK Massal Gelombang Kedua
Baca Juga: Jajal Drone Penebar Benih di Sumsel, Prabowo Kaget: Ternyata Sehari Bisa 25 Hektare
Said Iqbal sebelumnya membeberkan soal adanya ancaman gelombang kedua Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dipicu oleh kebijakan Presiden Amerika Serikat, Donald Trump soal tarif baru resiprokal.
