Komentar Ganjar Soal Isu Matahari Kembar di Pemerintahan Prabowo

Suara.com - Anggota PDI Perjuangan Ganjar Pranowo turut menanggapi isu matahari kembar di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ganjar menilai jika isu itu terkait kunjungan para menteri ke rumah mantan Presiden Joko Widodo merupakan hal yang biasa.

Dia juga menyoroti pernyataan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono usai bersilaturahmi ke rumah Jokowi di Solo, Jawa Tengah. Menurutnya pernyataan Trenggono yang menyebut Jokowi masih sebagai bosnya adalah sebuah kelakar atau candaan.

"Orang menyebut bos saya kira itu kelakar karena pengusaha yang menyebut itu. Terbiasa seperti itu, saya sih tidak terlalu mempersoalkan," kata Ganjar ditemui wartawan di Gedung DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (26/4/2024).

Kendati demikian, lanjutnya, jika suatu pemerintahan tidak dalam satu titik, presiden pasti segera mengendalikannya.

"Bahwa siapapun yang ada di republik ini maka kendalinya dan demokrasi dalam pemerintah hanya satu presiden," ujarnya.

Menurut dia, tidak boleh ada matahari kembar dalam suatu pemerintahan.

"Maka matahari kembar itu enggak boleh ada. Toh, asumsi-asumsi atau nasir-nasir yang ada saya kira presiden segera harus mengambil alih," katanya.

Sebagaimana diketahui, isu matahari kembar mencuat setelah sejumlah jajaran menteri Prabowo bersilaturahmi ke kediaman mantan Presiden Joko Widodo pada saat lebaran Idulfitri lalu di Solo, Jawa Tengah.

Adapun beberapa menteri itu di antaranya Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Koperasi Budi Arie, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Kemudian Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Trenggono yang berkunjung pada 11 April menyebut kedatangannya untuk bersilaturahmi dengan Jokowi. Kata dia, meski Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden, tapi tetap dianggapnya sebagai bos.

"Silaturahmi sama bekas bos saya, sekarang masih bos saya. Saya sehat, beliau sehat dan minta arahan-arahan. Banyak sekali saya harus belajar. Ya kemajuan KKP," tuturnya.

Isu matahari kembar pun pertama kali disampaikan politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

"Yang pertama tentu silaturahmi tetap baik, tapi yang kedua tidak boleh ada matahari kembar," kata Mardani, Jumat (11/4) lalu.

Dia mengingatkan, kepala negara saat ini adalah Prabowo Subianto. Meski Prabowo, katanya, tak akan tersinggung dengan kunjungan para menteri ke kediaman Jokowi.

"Jangan ada matahari kembar. Satu matahari saja lagi berat, apalagi kalau dua gitu," ujarnya.

Tanggapan Istana

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan tidak ada matahari kembar. Menurutnya kunjungan sejumlah menteri ke kediaman Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi sebatas silaturahmi Lebaran.

"Oh enggak ada lah itu. Kalaupun mohon maaf ya, ada para menteri yang sowan silaturahmi kepada Bapak Presiden Jokowi, saya kira itu wajar-wajar saja. Sebagai presiden, sebagai kepala nsgara, kepala pemerintahan yang menjabat dua periode, ya dalam suasana Lebaran kan wajar-wajar saja bersilaturahmi," kata Prasetyo di komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (21/4/2025).

Prasetyo lantas menegaskan bahwa Presiden Prabowo tidak terganggu sama sekali dengan silaturahmi anggota Kabinet Merah Putih ke rumah Jokowi. Prabowo memandang kunjungan tersebut hanya silaturahmi Lebaran.

"Nggak, sama sekali tidak. Karena bagi beliau semangatnya kan silaturahmi," kata Prasetyo.

Isu matahari kembar ini juga mendapat tanggapan dari mantan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia mengemukakan bahwa kedatangan para menteri kabinet Prabowo ke Solo untuk menemui Jokowi hanya sebatas silaturahmi.

Ma'ruf menganggap hal itu wajar karena banyak tokoh penting yang mengunjungi kediaman para mantan petinggi negara tiap momen lebaran Idulfitri.

Hal ini dikatakan Maruf usai menghadiri halal bihalal di kediaman Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan, Minggu (20/4/2025) malam.

"Itu bagian harus diartikan sebagai bagian silaturahmi saja (dengan) presiden, bekas presiden, dengan bekas wakil presiden, dengan yang lain-lain" ujar Maruf.