Pemerintah Arab Saudi Berlakukan Denda Rp425 Juta bagi Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi

Suara.com - Pemerintah Arab Saudi kembali menegaskan komitmennya dalam menegakkan aturan pelaksanaan ibadah haji dengan memberlakukan sanksi tegas bagi individu yang melanggar ketentuan, khususnya terkait penggunaan visa non-haji.

Langkah ini diambil untuk memastikan kelancaran dan keamanan ibadah haji bagi seluruh jemaah.

Dilansir dari Kantor Berita Arab Saudi, SPA, pemberlakuan sanksi tegas dimulai 1 Dzulqa’dah 1446 H atau Selasa 29 April 2025 hingga 14 Dzulhijjah 1446 atau 6 Juni 2025.

Individu yang memasuki Makkah dan area suci lainnya tanpa izin resmi akan dikenai denda sebesar 10.000 Riyal Saudi atau sekitar Rp42,8 juta.

Sementara bagi individu yang melakukan pelanggaran berulang, denda dapat meningkat hingga 100.000 Riyal Saudi atau sekitar Rp425 juta.

Selain itu, pelanggar juga terancam deportasi dan larangan masuk kembali ke Arab Saudi selama 10 tahun.

Tak hanya itu, individu yang membantu atau memfasilitasi pelanggaran, seperti mengurus visa non-haji untuk tujuan haji, mengantar, atau menyediakan akomodasi bagi jemaah ilegal, juga akan dikenai sanksi serupa.

Mereka dapat dikenai denda hingga 50.000 Riyal Saudi atau sekitar Rp212 juta dan hukuman penjara maksimal enam bulan.

Sementara untuk kendaraan yang digunakan mengangkut jemaah ilegal juga dapat disita oleh pihak berwenang.

Menanggapi kebijakan tersebut, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama (Kemenag) RI, Hilman Latief, mengimbau masyarakat Indonesia untuk tidak tergiur oleh tawaran berangkat haji dengan visa non-haji.

Menurutnya, penggunaan visa selain visa haji resmi sangat berisiko dan dapat merugikan jemaah itu sendiri.

"Saya dihubungi Kementerian Haji dan Umrah Saudi bahwa Pemerintah Indonesia diminta berpartisipasi menyampaikan kesadaran terkait dengan larangan penggunaan visa selain visa haji," ujar Hilman, beberapa waktu lalu.

Ia menambahkan bahwa banyak calon jemaah yang tertipu oleh oknum yang menawarkan keberangkatan haji dengan visa non-haji.

"Ada banyak orang yang tidak tahu, dijanjikan berangkat ke sana (Saudi), (dikatakan) visanya sudah dikeluarkan, padahal bukan visa haji,” sebutnya.

Pemerintah Arab Saudi telah melakukan berbagai langkah preventif untuk mencegah pelanggaran, termasuk pemeriksaan ketat di titik-titik masuk Mekkah, penerbitan smart card bagi jemaah haji, dan pengawasan terhadap akomodasi jemaah.

Otoritas juga mengimbau masyarakat untuk melaporkan apabila menemukan indikasi pelanggaran melalui nomor darurat 911 di Makkah, Riyadh, dan Provinsi Timur, serta 999 di wilayah lain.

Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji Indonesia akan dimulai pada tanggal 2 Mei 2025 mendatang. Sehari sebelum terbang ke Arab Saudi, Jemaah haji akan mulai masuk asrama haji pada 1 Mei 2025.

Kemenag memastikan layanan bagi jemaah haji Indonesia selama di Tanah Suci sudah siap.

"Sejauh ini kesiapan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya di Arab Saudi, sudah siap. Sesuai arahan Menteri Agama, kita berupaya mempersiapkannya secara cermat dan teliti agar bisa memberikan layanan terbaik ke jemaah haji," kata Direktur Layanan Haji Luar Negeri Kemenag Muchlis M Hanafi di Jakarta, Selasa 29 April 2025.

Muchlis menjelaskan bahwa layanan di Arab Saudi mencakup lima hal, yakni konsumsi, transportasi, akomodasi, layanan umum, serta layanan selama proses puncak ibadah haji di Masyair Muqaddasah.

Untuk akomodasi, Kemenag sudah menyiapkan 205 hotel di Makkah dan 95 hotel di Madinah sebagai tempat tinggal jemaah haji Indonesia.

"Jadi akan ada 203.320 jemaah haji reguler yang akan kita layani di 300 hotel yang ada di Makkah dan Madinah," ujarnya.