Suara.com - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menyoroti soal rencana pengiriman siswa bermasalah ke barak militer yang menjadi program Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Menurutnya adanya kebijakan tersebut perlu pertimbangan lebih lanjut lantaran mengatasi problem anak bermasalah tidak serta merta bisa diselesaikan melalui jalur pendidikan militer.
"Tidak semua problem (masalah) harus diselesaikan oleh tentara, termasuk persoalan siswa bermasalah," kata Bonnie Triyana kepada wartawan, Rabu (30/4/2025).
Menurut Bonnie, penguatan karakter siswa khususnya siswa bermasalah bukan dengan cara dididik secara militer.
"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik dengan menelaah keluarga, lingkungan pergaulan dan aktivitas di sekolah," jelasnya.
![Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana saat berbicara soal kisruh pameran Yos Suprapto di kawasan Cikini, Jakarta, Minggu (22/12/2024). [Suara.com/Adiyoga Priyambodo]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2024/12/22/76039-anggota-komisi-x-dpr-ri-bonnie-triyana.jpg)
Meskipun Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana memastikan bahwa siswa atau anak bermasalah dikirim ke barak militer tetap melalui persetujuan orang tua, kata dia, rencana ini dinilai kurang tepat sebab dalam menangani anak bermasalah diperlukan pendekatan psikologis.
"Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," katanya.
Lebih lanjut, Anggota Komisi Pendidikan DPR ini menilai, pemerintah daerah mulai dari kabupaten/kota sampai provinsi semestinya dapat memastikan keberadaan guru konseling di setiap sekolah yang terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah.
Selain itu, kata dia, pendekatan bagi anak-anak bermasalah dapat dilakukan dengan penyediaan sarana di sekolah yang dapat menyalurkan bakat dan minat mereka.
Baca Juga: Usai Ancam Kirim Siswa Nakal ke Barak TNI, Dedi Mulyadi Diwanti-wanti DPR soal Ini, Apa Tuh?
“Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian juga seharusnya bisa dilakukan pemerintah agar siswa-siswa bermasalah bisa menyalurkan energi dan kreavitasnya,” katanya.