Infografis
Suara.com - Ratusan pengemudi angkutan online roda dua dan empat dari berbagai kelompok di wilayah Jabodetabek kumpul bareng membahas tuntutan potongan aplikator transportasi online sebesar 10 persen di Graha Pena 98, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4).
Sejumlah narasumber hadir dalam dialog terbuka yang bertajuk “Menguji Tuntutan Potongan Aplikator 10 persen” tersebut.
Mereka berdialog dengan anggota Komisi V DPR RI fraksi PDIP Adian Napitupulu. Hadir dalam acara tersebut perwakilan driver online roda empat Aries Renaldi, perwakilan driver online roda dua Kemed, pengamat transportasi Eddy Suzendi.
Perwakilan driver online roda dua Kemed menyampaikan keresahannya pertama. Ia mengaku selama ini dirinya dan para rekan-rekan sangat tercekik akibat potongan-potongan dari aplikator yang sangat tinggi, bahkan hingga mencapai 30 persen.
“Jadi mengapa ada gerakan potongan 10 persen ini. Bahwa ini adalah gerakan perlawanan kita sekaligus menolak arogansi aplikator yang sangat manipulatif,” kata Kemed.
Ia menekankan bahwa para ojek online siap melakukan perlawanan terhadap aplikator.
Mewakili rekannya sesama pengemudi ojek online, dirinya menyampaikan terima kasih kepada jajaran Komisi V DPR RI, khususnya Adian Napitupulu yang telah memperjuangkan aspirasi mereka.
“Jadi prinsipnya begini bang, setelah kami mendengarkan pernyataan Bang Adian dan teman-teman di Komisi V yang memperjuangkan potongan aplikator 10 persen. Kami sangat berterima kasih karena abang dan rekan-rekan mau turun ke bawah dan mendengarkan aspirasi kami,” ujarnya.
“Kalau 10 persen ini terealisasi tentu ini sangat berpengaruh para penghasilan kita,” sambungnya.
Sementara perwakilan driver online roda empat, Aries Renaldi menyampaikan, bahwa selama ini klaim aplikator transportasi online menciptakan lapangan kerja adalah tidak benar. Sebaliknya, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan aplikator malah cenderung merugikan para pengemudi roda empat.
“Kebijakan aplikator selama ini justru terkesan membunuh (driver R4). Karena apa, korban ya sudah banyak. Misalnya mobil yang ditarik karena jumlah potongannya yang terlalu besar. Jadi saya lihat aplikator ini tidak menghidupi para pengemudi. Hanya sekedar janji-janji,” tegasnya.
Menanggapi adanya keresahan dan keluham tersebut, Adian menyampaikan, jika pihaknya akan terus memperjuangkan aspirasi dari para pengemudi roda dua dan empat tersebut.
Sampai saat ini, kata dia, koleganya di Komisi V DPR RI juga mendukung dan ikut memperjuangkan potongan 10 persen dari pihak aplikator transportasi online.
“Kalau dari pernyataan kan nanti bisa dilihat di videonya kan, berbagai macam fraksi tuh. Itu kan pernyataan terbuka mereka. Itulah artinya bahwa, gini loh. Kita punya banyak sekali data yang bisa kita perdebatkan dalam pihak aplikator,” katanya
“Tapi secara formal nanti kan BAM ya. Gua kan wakil ketua BAM. Wakil pimpinan badan aspirasi masyarakat DPR. Kita nanti akan mengundang perwakilan, kita mau FGD. Seharian tuh. Kita kan hitung lagi segala macam. Baru itu menjadi rumusan kita untuk kita perjuangkan. Nah tahapnya diskusi ini, FGD dan sebagainya gitu loh,” imbuhnya.
Ojol Ngadu ke DPR
Sebelumnya, Koalisi Ojol Nasional mengadu ke Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI dan diterima lewat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (23/4/2025). Mereka mengeluh para pengemudi ojek online (Ojol) belum diakui oleh negara.
Ketua Presidium Koalisi Ojol Nasional, Andi Kristiyanto, menyampaikan, jika ojol selama ini belun diakui dejure oleh pemerintah.
"Jadi kehadiran kami ingin menyampaikan apa yang selama ini yang menjadi buah penderitaan untuk kawan kawan pertama dimana status sebagai ojek online ini belum diakui secara dejure oleh pemerintah," kata Andi dalam rapat.
Ia mengatakan, selama ini para pengemudi ojol seperti dieksploitasi oleh perusahaan lantaran belum terlindungi.
"Karena kita melihat sekarang ini kita ini lebih bisa dikatakan dieksploitasi baik secara fisik dan psikologis. Jadi kita dieksploitasi bukan secara fisik aja tapi juga secara psikologis," ujarnya.
Karena tak diakui, Andi merasa kawan-kawan ojol percuma menyampaikan aspirasi tuntutannya mengenai kegelisahannya dalam menjalankan profesi.
"Bahkan kami melakukan apa ya unjuk rasa menyalurkan aspirasi kita juga bingung mau kemana," katanya.
"Kita tidak terlindungi karena tidak ada regulasi," sambungnya.
Hal senada juga disampaikan salah satu anggota Koalisi Ojol Nasional dalam kesempatan yang sama. Ia mengaku selama 10 tahun ojol ada namun belum dilihat eksistensinya oleh pemerintah.
"Benar yang disampaika ketua presidium kami tadi bahwa selama ini tidak ada pengakuan atau eksistensi dari pada ojol indo itu tak ada kami berharap pengakuan ini atau akte kelahiran ini tolong diberikan apa kami laki laki atau perempuan dan diberi nama juga. Jadi kami lahir terud didiemin begitu aja kami bingung mau kemana," katanya.
Ia pun menuntut nasibnya diperhatikan. Terutama untuk melahirkan payung hukum bagi para ojol agar terlindungi.
