Infografis
Suara.com - Pemadaman listrik atau blackout yang terjadi di seluruh Bali pada Jumat (2/5/2025) menjadi perhatian banyak pihak.
Terlebih pulau Bali yang merupakan jantung pariwisata di Indonesia ini kacau beberapa jam karena tak ada pasokan listrik.
Beberapa layanan publik, seperti bandara, tol, lalu lintas dan lain sebagainya yang mengandalkan listrik otomatis lumpuh.
Hal ini pun menjadi perhatian banyak pihak, karena diduga gangguan listrik di Bali bersumber dari Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV di Jawa Timur.
Gangguan ini berdampak langsung pada sistem kabel laut yang menghubungkan Jawa dan Bali.
Dengan kata lain, ketika aliran listrik dari Jawa terganggu maka Bali yang akan terkena imbasnya.
Pemadaman listrik di Bali ini pun bukan kali pertama terjadi, berdasarkan catatan dari 350 Indonesia, ini adalah kali keempat terjadi di sistem kelistrikan Jawa-Bali.
“Jika kita mengandalkan pembangkit terpusat apalagi berbasis energi fossil, kejadian blackout ini akan berulang. Ini bukan kali pertama, berdasarkan catatan media ini adalah kasus keempat di sistem kelistrikan Jawa-Bali, ” Ujar Finance Champaigner 350 Indonesia, Suriadi Darmoko.
Menurutnya saat ini, Bali masih bergantung pada jaringan dari pembangkit listrik energi fosil dan jaringan listrik antar pulau.
Baca Juga: Bali Blackout, Update Terkini Listrik di Pulau Dewata Padam
Kasus blackout ini menunjukkan bahwa sistem ketenagalistrikan di Bali rapuh.
“Sistem kelistrikan terpusat yang bertumpu pada energi fossil ini harus ditinggalkan” tambahnya.
Menurutnya cita-cita Bali mandiri energi dari energi terbarukan bisa dilakukan untuk mengantisipasi kelumpuhan yang terjadi seperti kemarin.
Menurutnya Bali sangat mungkin lepas dari ketergantungan energi fosil dengan model pembangkitan listrik yang terpusat.
Center For Community Based Renewable Energy (CORE) Universitas Udayana bersama Greenpeace Indonesia menemukan potensi energi surya di Provinsi Bali memiliki yang paling tinggi, yaitu sekitar 98% dari total potensi energi terbarukan yang terdapat di Bali.
Potensi energi matahari di pusat kabupaten/Kota di Bali berkisar antara 4,01-6,13 kWh/m²/hari dengan rata-rata 4,89 kWh/m²/hari.
Bali memiliki iradiasi solar berkisar 1,490 hingga 1,776 kWh/m²/tahun, atau melebihi standar yang diberlakukan di Eropa untuk kelayakan proyek energi surya, yaitu 900 kWh/m²/tahun.
“Total potensi energi surya di Provinsi Bali dapat mencapai 113,436.5 GWh per tahun, di mana jauh melebihi jumlah permintaan energi penduduknya pada tahun 2027, yaitu 10,014 GWh per tahun” paparnya.
Semangat Bali mandiri energi ini juga selaras dengan cita-cita Pemerintah Provinsi Bali harus segera direalisasikan.
Kekuatan kemandirian listrik ini harus bertumpu pada pembangkt energi terbarukan dalam skala komunitas sesuai dengan potensi wilayahnya.
Pengembangannya melibatkan pemerintah kabupaten/kota, Desa Adat, Desa Wisata bahkan Banjar.
“Bali juga memiliki pembangkit listrik terbarukan yang bisa menjadi contoh, seperti PLTS Nusa Penida yang menjadi penopang sepertiga kebutuhan listrik setempat, atau menjadikan contoh PLTS Kayubihi Bangli sebagai model kepemilikan dan pengelolaannya yang melibatkan Pemerintah Daerah. Ada banyak model yang bisa ditawarkan, tergantung kemauan politik pemerintah daerah di Bali untuk membangun kemandirian energinya” jelasnya.
Ia menekankan pada Pembangunan pembangkit energi terbarukan yang terdesentralisasi, kita tidak bergantung pada energi skala besar yang rapuh dan rentan kolaps seperti saat ini.
“Selain menyediakan ketahanan energi bagi masyarakat, hal ini juga merupakan bentuk pembangunan rendah karbon yang dibutuhkan untuk melawan krisis iklim yang lebih luas lagi,” katanya.
Ia berujar bahwa energi terbarukan yang terdesentralisasi ini juga menjadi pondasi mendasar membangun Bali sebagai pusat wisata kelas dunia yang berwawasan lingkungan (Eco/Green tourism).
Ini bisa menjadi nilai tambah Bali yang sejak awal sangat mengandalkan kelestarian dan keselarasan dengan alam sebagai wajah utama pariwisata Bali.
