REGIONAL:
"Kita lihat yang rame di media sosial menjelang Idulfitri kemarin banyak ormas yang kemudian meminta THR, memaksa, meminta THR bahkan melakukan perusakan, gangguan dan lain-lain," ungkap Eddy Soeparno.
Untuk itu, dia menegaskan pemerintah perlu menindak tegas aksi premanisme yang dilakukan oleh ormas-ormas karena dapat menghalangi iklim investasi di tanah air.
"Jangan sampai kita ini punya target investasi yang tinggi, tetapi terhalang oleh aksi-aksi yang sesungguhnya bisa kita cepat atasi, asal penegakan hukumnya itu bisa dilaksanakan secara kuat," beber pimpinan MPR itu.
Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Roeslani geram dengan adanya aksi premanisme yang menghambat investasi.
Ia menilai, aksi premanisme itu membuat para investor tidak nyaman berinvestasi di Indonesia.
Rosan sendiri telah menjalin koordinasi intensif dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan pemerintah daerah untuk menindak tegas aksi pungutan liar (pungli) yang kerap dilakukan ormas di lapangan.
Langkah ini diambil setelah Rosan menerima sejumlah laporan langsung dari investor yang merasa terganggu dengan tindakan tidak terpuji tersebut. Meski ia tidak merinci siapa saja pihak yang mengadu, Rosan menyatakan bahwa laporan tersebut cukup serius untuk langsung ditindaklanjuti.
"Kami berkoordinasi dengan Kapolri (Listyo Sigit) dan juga dengan pemerintah daerah untuk memastikan hal-hal ini (premanisme ormas) jangan terjadilah gitu," ujar Rosan setelah konferensi pers di Kantor Kementerian Investasi, Jakarta, Selasa (29/4/2025).
Rosan menekankan bahwa aksi premanisme berdampak buruk terhadap iklim investasi di Indonesia. Menurutnya, kepercayaan investor dapat goyah bila gangguan seperti ini terus dibiarkan tanpa penanganan.
"Karena ini (premanisme ormas) memberikan dampak yang negatif ya terhadap investasi yang masuk. Jadi, kami pun benar-benar memantau langsung," tegasnya.
TERPOPULER