Usai Batal Mundur, Hasan Nasbi Diskamat Tak Sembarang Nyeletuk: Ingat, Dia Bukan Jubir Timses!

Suara.com - Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PKB, Syamsu Rizal meminta Istana untuk segera mengevaluasi pola komunikasi publiknya setelah batalnya pengunduran diri Hasan Nasbi dari jabatan Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office.

Syamsu Rizal mengatakan, keputusan seorang pejabat strategis seperti Kepala PCO—yang sempat dikabarkan mengundurkan diri, namun kemudian dibatalkan tidak bisa dianggap enteng. 

Legislator asal PKB itu menilai pasti ada masalah serius dengan tim komunikasi Istana.

Terlebih terkait pernyataan Hasan Nasbi yang merespon pengiriman kepala babi ke kantor Tempo yang menimbulkan kontroversi. Komentar Hasan Nasbi dinilai tidak memiliki empati, karena meminta Tempo memasak kepala babi yang dikirim oleh orang yang tidak dikenal.

Padahal, pengiriman kepala babi merupakan bentuk teror kepada media. Tindakan itu masalah serius yang perlu disikapi secara bijak. Juru bicara Istana yang mewakili institusi resmi negara seharusnya menyampaikan statemen secara bijak.

"Bukan malah meminta kepala babi untuk dimasak. Komentar itu bukan mencerminkan juru bicara kepresidenan yang profesional," kata Syamsu Rizal kepada wartawan, Rabu (7/5/2025).

Menurut Syamsu Rizal, seorang juru bicara harus paham bahwa dirinya mewakili institusi negara, bukan mewakili diri sendiri. Jadi, ketika menyampaikan pernyataan kepada media harus betul-betul diatur dan dipertimbangkan secara matang.

"Jangan ada sentimen pribadi ketika menyampaikan keterangan resmi, karena dia bukan juru bicara tim sukses pasangan calon," ungkapnya.

Terkait teror kepala babi yang dikirim ke Kantor Redaksi Tempo, lanjut dia, seharusnya jubir istana menyampaikan pernyataan sesuai konteks masalah yang terjadi. Yaitu, terkait pengiriman kepala babi yang menjadi ancaman bagi media.

"Sebenarnya itu masalah komunikasi yang sangat dasar. Jubir istana seharusnya sudah mengetahui bagaimana menghadapi media," katanya.

Untuk itu, mantan Wakil Wali Kota Makassar itu meminta Istana melakukan evaluasi terhadap pola komunikasi publik, sehingga tidak ada lagi kontroversi dan pro-kontra yang disebabkan karena pernyataan jubir yang tidak tepat.

Ia pun mendorong pemerintah membentuk sistem komunikasi terpadu dan profesional, termasuk membangun tim juru bicara yang solid dan terlatih dalam merespons isu-isu sensitif. 

Soal pernyataan mundur, seharusnya ada signal green light atau sinyal persetujuan dulu baru disampaikan ke publik. Selama ini, publik dibuat bingung oleh banyaknya pola komunikasi publik yang tidak konsisten. Belum reda pembatalan mutasi di tubuh TNI, muncul lagi PCO.

“Ini bukan hanya soal Hasan Nasbi atau soal TNI. Ini soal bagaimana negara berkomunikasi dengan rakyatnya. Kalau komunikasi lemah, kepercayaan publik bisa tergerus,” pungkasnya.

Ngaku Bertemu Prabowo

Sebelumnya diberitakan, setelah batal mengundurkan diri, Hasan Nasbi membeberkan pertemuannya dengan Presiden Prabowo. Dia mengeklaim jika pertemuan itu sebelum dirinya menerima perintah dari Prabowo untuk tetap memimpin Kantor Komunikasi Kepresidenan alias PCO. 

Memang Minggu lalu saya ada pertemuan, saya ada bertemu dengan presiden, kemudian saya ada bertemu dengan pak mensesneg, bertemu juga dengan bapak seskab, dan pada momen itu saya diperintahkan untuk meneruskan tugas memimpin Kantor PCO. Jadi kira-kira begitu keadaannya," kata Hasan di kantor PCO, Jakarta, Selasa 6 Mei 2025.

Hasan mengatakan dalam pertemuan dengan Prabowo dirinya bicara hal-hal umum tentang negara.

Sementara itu, perintah kepada Hasan untuk tetap memimpin PCO disampaikan melalui Prasetyo dan Teddy.

Hasan menekankan pesan Prabowo agar dirinya segera memperbaiki hal-hal yang perlu diperbaiki.

"Yang jelas pesan presiden, hal-hal yang perlu diperbaiki, segera diperbaiki. Hal-hal yang belum baik di masa lalu kemudian akan diperbaiki dan harus diperbaiki. Jadi perintah presiden itu lebih umum," katanya