REGIONAL:
Suara.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengajak publik untuk turut mengawasi pelaksanaan program pelatihan bela negara bagi siswa 'nakal' atau bermasalah di barak militer yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, menekankan pentingnya keterlibatan bersama dalam mengawal program tersebut agar pelaksanaan berjalan sesuai dengan prinsip perlindungan anak.
"Ya ini harus kita kawal bersama-sama dan ini menjadi pembelajaran juga untuk kita bersama-sama," kata Pri dalam diskusi media talk bersama Kementerian PPPA di Jakarta, Kamis (8/5/2025).
Apabila program di Jawa Barat itu menunjukan hasil yang efektif dan signifiman, menurut Pri, tentu akan menjadi percontohan bagi daerah lain.
"Ini bisa menjadi pembelajaran sebenarnya untuk di wilayah-wilayah lain dalam upaya kita untuk memberikan pelindungan pada anak-anak," ujarnya.
Dengan penanganan yang tepat dan pengawasan dari berbagai pihak, Kementerian PPPA berharap program bela negara ini bisa menjadi sarana rehabilitatif yang efektif, bukan represif, serta tetap menjunjung tinggi hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perlindungan anak.
Lebih lanjut, Pri mengingatkan bahwa label "nakal" yang kerap disematkan kepada anak sering kali tidak mencerminkan akar permasalahan yang sebenarnya. Menurutnya, banyak anak yang terlibat dalam perilaku menyimpang justru berasal dari latar belakang keluarga dan lingkungan yang tidak mendukung pemenuhan hak-hak dasarnya.
"Mungkin anak-anak yang distigmakan nakal itu dia sebenarnya ada variabel-variabel kesejahteraan anak dan keluarga yang tidak terpenuhi, ada yang bolong disitu," ujarnya.
Ia menambahkan bahwa dalam banyak kasus, perilaku negatif anak merupakan hasil dari proses peniruan terhadap lingkungan sekitar, bukan semata-mata kemauan pribadi anak.
Oleh karena itu, Kementerian PPPA menegaskan bahwa pendekatan terhadap anak bermasalah harus bersifat holistik, mencakup pemenuhan hak anak, perbaikan lingkungan keluarga, dan dukungan psikososial.
"Karena anak itu sebenarnya peniru. Jadi anak itu nakal padahal dia sebenarnya menirukan sekelilingnya," tutur Pri.
Materi yang Diajarkan
Diberitakan sebelumnya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) Siska Gerfianti menekankan bahwa siswa yang dikirim ke barak militer tetap akan mendapatkan materi pelajaran sekolah.
Siska juga memastikan bahwa hak anak atas pendidikan tetap akan diberikan selama dia menjalani pelatihan kedisiplinan tersebut.
"Anak-anak ini memang tadi kita titipkan dari barak TNI, tetapi tidak menghilangkan penuntasan materi pembelajaran sekolah. Jadi tetap ada guru yang mengajar materi," kata Siska saat media talk dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Kamis 8 Mei 2025.
Setidaknya ada sembilan materi yang akan diajarkan kepada anak selama berada di barak militer.
Siska juga menyampaikan kalau waktu pelaksanaan pendidikan itu akan dijalani selama 30 hari, bukan 6 bulan.
"Durasi 30 hari kalender, terdiri dari 2 hari masa orientasi dasar. Kemudian level dasar selama 14 hari dan level lanjutan selama 14 hari berikutnya dengan jumlah level sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, capaian, kompetensi, perilaku peserta. Jadi memang bukan latihan militer," tegasnya.
Siska menyebutkan kalau program Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi itu sebenarnya bentuk pelatihan samapta dan taruna.
Latihan samapta adalah latihan fisik atau tes kesiapan fisik yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dan kebugaran jasmani seseorang.
Sementara itu latihan taruna ialah kegiatan bela negara, biasanya dilakukan oleh abdi negara yang sedang menempuh pendidikan di sekolah atau perguruan tinggi kedinasan, seperti Akademi Militer (Akmil).
TERPOPULER
