Selain Private Jet, DPR Endus Skandal Helikopter hingga Alphard di KPU: Kami Sudah Tahu, tapi...

Suara.com - Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengungkapkan, jika DPR sebenarnya sudah sempat mencium dugaan penggunaan anggaran oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk sewa jet pribadi atau private jet. 

Tak hanya itu, bahkan Komisi II DPR juga mencium KPU menggunakan anggaran untuk Helikopter dan sejumlah fasilitas lainnya. 

"Waktu itu yang berkembang di Komisi 2 itu, ini selain private jet, saya enggak tahu apakah masuk atau tidak, mereka juga pernah menggunakan helikopter itu. Gitu," kata Ahmad Doli kepada wartawan, Jumat (9/5/2025). 

"Nah, saya enggak tahu apakah ini satu perusahaan, atau helikopter itu menjadi bagian dari private jet, ini yang kami sudah tahu, tapi waktu itu kita sudah sampaikan juga," sambungnya. 

Kemudian, kata dia, Komisi II DPR juga menyoroti penggunaan anggaran setiap komisioner KPU memiliki dua tempat tinggal. 

"Nah, yang kedua soal penggunaan fasilitas, para komisioner itu, itu kan mereka ada dua, rumah dinas punya, apartemen punya, dikasih. Nah, kenapa harus dua-dua gitu loh? Kenapa nggak satu saja? Iya kan? Nah, kalau dipergunakan satu-satunya, ini tak guna, dipergunakan untuk siapa? Iya kan? Gitu loh. Nah, makanya waktu itu kita minta, ya ini tolong dikoreksi," beber Ahmad Doli. 

Tak berhenti di situ, Ahmad Doli menyampaikan, ada juga penggunaan anggaran untuk membeli mobil mewah Toyata Alphard. 

"Nah, yang ketiga waktu itu mobil. Mobil mereka kan satu komisi itu bisa jadi tiga, ada tiga. Bahkan waktu itu terakhir mereka beli mobil Alphard, kan Gitu. Dan waktu itu kita mendengar, mereka mau beli lagi mobil yang keempat. Nah, makanya waktu itu kita ingatkan," katanya. 

"Cuma kalau enggak salah mobil itu enggak jadi. Gitu," sambungnya. 

Kala itu, kata dia, KPU berdalih penggunaan private jet dan helikopter untuk tugas monitoring. 

"Iya, monitoring, penyebaran logistik. Mereka bilang gitu," pungkasnya. 

Wanti-wanti KPU

Diberitakan sebelumnya, Doli yang juga sempat menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI pada periode lalu sebenarnya sudah mewanti-wanti KPU soal hal tersebut. 

Apalagi semua dilakukan dengan menggunakan duit rakyat atau anggaran yang berasal dari rakyat. 

"Karena apa? Karena kan mereka menggunakan anggaran negara, itu kan duitnya duit rakyat, duit negara itu duit rakyat," katanya. 

"Nah, dan kami kan waktu itu memang sebetulnya memberikan perhatian lebih, jadi anggaran itu kan kami minta supaya memang disusun semaksimal mungkin supaya pemilu kita itu berkualitas," imbuhnya. 

Reaksi KPU

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menanggapi soal dugaan gratifikasi terkait pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh KPU pada Pemilu 2024 yang kini sedang diusut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Kasus tersebut mencuat dari temuan Transparency International (TI) Indonesia.  

Menanggapi itu, Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin menjelaskan bahwa saat itu penyewaan jet pribadi dibutuhkan lantaran waktu distribusi logistik yang terbatas.  

“Begitu kampanye cuma 75 hari, maka pengadaan logistik, distribusi, dan lain-lainnya kan sangat terbatas dibandingkan pemilu sebelumnya yang sampai 7 bulan,” kata Afif di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/4/2025). 

“Maka, kami harus berpikir, dalam pikiran kami sebagai penyelenggara, tentu kita berpikir, jangan sampai pemilunya gagal, jangan sampai logistik gagal. Maka, diambil langkah-langkah extraordinary yang kemudian itu sebagai mitigasi,” tambah dia. 

Saat KPU RI melakukan inspeksi mendadak (sidak) terhadap jajarannya, ada beberapa wilayah yang membutuhkan percepatan distribusi logistik sehingga diperlukan langkah berupa penggunaan jet pribadi. 

“Kalau hal-hal teknis soal bagaimana penyewaan dan seterusnya, teman-teman nanti nanya di jajaran sekretariat. Pada intinya, kebijakan itu untuk mensupport apa yang kita bisa lakukan demi suksesnya Pemilu,” tandas Afif. 

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tessa Mahardhika sebelumnya mengaku pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu temuan TI Indonesia yang mengungkapkan kejanggalan dalam pengadaan sewa jet pribadi atau private jet oleh KPU pada Pemilu 2024 sebelum memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak. 

“Nanti akan dipelajari dulu oleh direktorat terkait terhadap temuan dimaksud,” kata Tessa kepada Suara.com, Selasa (29/4/2025). 

“Kalau sudah ada info, akan dikabari,” lanjut dia.