Infografis
"Tapi prinsipnya niat baik kok. Sama dengan Pak Pram ingin menyejahterakan warganya," pungkasnya.
Dikritik DPRD
Sebelumnya Anggota DPRD DKI Jakarta Dwi Rio Sambodo menilai Gubernur Jawa Barat harus memahami fungsi dan tujuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), sehingga minimal bisa membedakan antara APBD dan bantuan sosial (bansos).
"Sehingga tidak ada lagi sesat pikir dalam membedakan keduanya," kata Rio di Jakarta.
Pernyataan Rio itu disampaikan saat dimintai tanggapan terkait Penyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang akan memberikan Rp10 juta bagi warga DKI Jakarta jika ia menjadi gubernur.
![Suasana sepi di Tol Dalam Kota, Jakarta, Senin (31/3/2025). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/03/31/86131-jakarta-sepi-jalanan-jakarta-sepi-ilustrasi-jakarta-sepi.jpg)
Menurut dia, anggaran APBD yang dimiliki DKI Jakarta setiap tahunnya memang Rp90 triliun, akan tetapi ibu kota negara itu memiliki lima kota administrasi dan satu kabupaten yang tidak memiliki status otonom seperti provinsi lainnya.
Sehingga, daerah tersebut kata dia, tidak memiliki APBD sendiri seperti daerah lain di Indonesia, sehingga APBD DKI merupakan gabungan dari kota yang ada.
"Berbeda dengan daerah yang memiliki otonomi daerah, yakni DPRD Kabupaten/Kota bisa mengajukan APBD-nya sendiri," jelas dia.
Ia mengatakan bahwa jika narasi itu terus berkembang maka akan berdampak negatif bagi daerah DKI Jakarta, padahal APBD itu berbeda fungsinya dengan bantuan sosial (bansos).
Baca Juga: Kekayaan Maula Akbar di LHKPN, Anak Dedi Mulyadi Lamar Wabup Garut Putri Karlina
Karena kata Rio, dalam APBD sebagai pedoman dalam mencapai tujuan daerah sebag sejatinya tugas pemerintah adalah memastikan berjalannya pembangunan daerah serta pelayanan publik yang maju, adil dan merata.
