Infografis
Suara.com - Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Justin Adrian Untayana, meminta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung membuat solusi konkret untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja di Jakarta.
Sebab, Pramono telah menyatakan tak ingin mengirim para siswa "nakal" ke barak militer untuk dibina.
Justin menilai semua pihak perlu menghargai apa yang menjadi keputusan Pramono selaku kepala daerah.
Di sisi lain, Pramono juga tetap perlu membuat solusi nyata membina siswa yang suka tawuran hingga mabuk-mabukan itu.
“Menurut saya, itu sepenuhnya pilihan bapak Gubernur yang juga pantas dihargai, akan tetapi, diperlukan solusi konkret terhadap kenakalan remaja yang riil terjadi di ibukota,” ujar Justin kepada wartawan, Rabu (14/5/2025).
Justin menganggap bahwa kenakalan anak-anak dan remaja adalah permasalahan kompleks yang membutuhkan terobosan untuk menyelesaikannya.
“Kenakalan remaja adalah perilaku yang ‘menular’ dan akan selalu ber-renegerasi, sehingga dibutuhkan terobosan nyata untuk menghentikannya, tidak bisa sekedar himbauan atau omon-omon belaka,” kata dia.
Semua pihak mulai dari orang tua, sekolah, hingga pemerintah untuk menyelesaikan persoalan kenakalan remaja ini.
“Akan menjadi tidak adil bilamana ‘tugas’ mendidik karakter anak ditimpakan kepada sekolah yang hanya bersama anak selama 7 jam per hari, sementara 17 jam lainnya ada di kekuasaan orang tua,” ungkapnya.
Baca Juga: Berharap Jokowi Daftar Jadi Ketua Umum PSI Gantikan Kaesang, Waketum: Kita Doakan
Justin mengatakan kenakalan-kenakalan remaja bisa saja dicegah bila orang tua mampu menjalankan fungsi didik dan kontrolnya dengan baik.
Sementara, Pemprov DKI Jakarta bisa terlibat dengan membuat Peraturan Daerah (Perda) untuk memberikan sanksi kepada orang tua yang tidak bisa mengontrol anak-anaknya.
“Masuk akal bilamana dibuat Peraturan Daerah, dimana orang tua dapat dikenakan denda bilamana anaknya bolos, tawuran, dan sebagainya,” jelasnya.
Pembuatan aturan seperti itu, kata Justin, sudah diterapkan di beberapa negara Eropa yang bertujuan untuk membuat anak-anak mengikuti program wajib belajar.
“Di Belanda, orang tua murid bisa dikenai denda dari mulai sebesar €100 (Rp.1,8 juta) per hari bilamana anaknya tidak masuk sekolah. Kemudian di Inggris, orang tua murid bisa didenda sampai dengan £2.500 (Rp54 juta rupiah) untuk alasan yang sama. Bahkan, di Inggris para orang tua bisa dipenjara karena itu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Gubernur Jakarta Pramono Anung tidak akan mengikuti cara Dedi Mulyadi dalam menindak siswa 'nakal' seperti yang suka minum minuman keras, tawuran dan lainnya ke barak militer.
