Infografis
Suara.com - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mendukung rencana TNI yang akan memproduksi obat-obatan melalui laboratorium farmasi militer yang sudah direvitalisasi menjadi pabrik obat pertahanan negara.
Kepala BPOM Taruna Ikrar menyampaikan, pihaknya akan bertemu dengan Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin untuk membahas rencana tersebut.
"Kami sangat mendukung. Besok Menteri Pertahanan akan bertemu kami di sini. Itu nanti pengawasan dari BPOM," kata Taruna ditemui di Kantor BPOM, Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Taruna menyampaikan kalau BPOM akan menjalankan otoritasnya sebagai pengawas. Saat ditanya mengenai urgensi TNI turut memproduksi obat, Taruna menyampaikan kalau rencana itu sebenarnya masih berkaitan dengan perusahaan farmasi milik BUMN.
"Sebetulnya itu dari bagian perusahaan negara, sebetulnya. Kita tahu kan perusahaan negara ada dari BUMN, kayak Biofarma, ada Kimiafarma, ada Indofarma. Terus dari pihak negara lagi yang lain kan ada perusahaan obat yang berhubungan dengan TNI," tuturnya.
Mengenai jenis obat yang akan diproduksi TNI, Taruna enggan menjabarkan lebih lanjut. Dia menyampaikan kalau baru akan membahasnya dengan Menteri Pertahanan saat bertemu besok.
Kendati begitu, dia menekankan kalau rencana TNI turut memproduksi dan mendistribusi obat menjadi hal yang biasa.
"Jadi sebetulnya intinya enggak ada masalah. Itu hal yang general saja," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Sjafrie menjelaskan kalau obat hasil produksi pabrik milik TNI itu akan disalurkan ke Koperasi Merah Putih dengan kerja sama bersama Kementerian Kesehatan.
Baca Juga: Indonesia Siap Uji Coba, BPOM Jamin Vaksin TBC Bill Gates Aman: Tapi Kita Belum Tahu Khasiatnya
"Kita tahu harga obat di Indonesia tinggi sekali, kita juga sudah melakukan revitalisasi laboratorium farmasi yang ada di angkatan menjadi satu pabrik farmasi obat pertahanan negara, sehingga diharapkan nanti produksi obat kita yang kita akan kerjakan," kata Sjafrie ketika rapat bersama Komisi I DPR pada Rabu (30/4) lalu.
