Infografis
Bidang pertahanan, Prabowo mengatakan Indonesia dan Australia berkomitmen menyelesaikan proses ratifikasi perjanjian kerjas ama pertahanan yang sudah disepakati pada tahun lalu.
"Dan kita akan membahas terus kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan kerja sama di bidang pertahanan ini," kata Prabowo.
Bidang ekonomi, Indonesia dan Australia berupaya memperkuat kerja sama ekonomi khususnya peningkatan perdagangan dan investasi.
"Kami juga mengundang pihak Australia untuk lebih berpartisipasi dalam ekonomi kita. kerja sama ini penting utk diperkuat terutama di tengah ketidakpastian situasi ekonomi global saat ini," kata Prabowo.
Prabowo mengatakan dalam kondisi ketidakpastian ekonomi global, hubungan antara Indonesia dan Australia semakin penting dan akan semakin membawa manfaat bagi kedua negara dan masing-masing rakyat.
Indonesia dan Australia juga membahas peningkatan kapasitas para petani dan UMKM.
"Kami juga akan berusaha sekeras tenaga memastikan produk-produk buah-buahan, perikanan Indonesia bisa memenuhi standar pasar internasional termasuk Australia. Untuk itu kita juga mengundang pihak Australia untuk terlibat langsung dalam industri pertanian dan perikanan kita," kata Prabowo.
Berikutnya, Prabowo dan Albanese membahas peluang kerja sama dalam bidang ketahanan pangan, bidang transisi energi dan mineral kritis. Kedua negara menyambut baik sejumlah capaian kerja sama dalam pengembangan ekosistem kendaraan listrik.
"Di bidang hubungan antarmasyarakat, kita menyampaikan apresiasi atas komitmen PM Albanese sebelumnya yang telah membuka visa bisnis 5 tahun serta juga kemudahan-kemudahan pengaturan visa lainnya untuk para WNI, terutama para siswa dan mahasiswa kita yang belajar di Australia," kata Prabowo.
Baca Juga: Palak PSN Prabowo Rp5 T, Wagub Banten Murka: Pengusaha Bergaya Preman Harus Ditindak, Ini Kriminal!
Sementara itu, di bidang hubungan luar negeri, Prabowo menyampaikam apresiasi dan terima kasih atas dukungan Australia dalam permintaan Indonesia untuk menjadi anggota dari CPTPP dan OECD.
