Infografis
Suara.com - Wakil Gubernur (Wagub) Banten, A Dimyati Natakusumah melayangkan ultimatum akan menindak para pengusaha yang bertingkah seperti preman. Ultimatum Wagub Dimyati itu menanggapi soal adanya sekelompok orang yang mengaku-ngaku sebagai pengurus Kadin di Kota Cilegon yang diduga memalak Rp5 triliun kepada PT Chandra Asri Alkali (CAA) tanpa melalui proses tender. Permintaan jatah pengusaha lokal itu berkaitan dengan proyek stategis nasional Presiden Prabowo Subianto.
Terkait adanya permintaan jatah proyek Rp5 Triliun itu, Wagub Dimyati menganggap tindakan itu seperti gaya preman dan bisa membuat kabur para investor di Banten. Maka dari itu, Dimyati mengaku tidak segan-segan menindak para pelaku yang memintah jatah proyek triliunan rupiah itu.
“Yang di Cilegon itu preman, enggak boleh. Gaya-gaya preman. Saya ingatkan lagi, organisasi profesi, organisasi masyarakat, enggak boleh (bertindak semena-mena),” kecam Wagub Dimyati sebagaimana dikutip dari Antara, Kamis (15/5/2025).
Wagub Dimyanti menyampaikan keprihatinannya atas beredarnya video yang memperlihatkan sekelompok individu berseragam organisasi pengusaha lokal meminta jatah proyek pembangunan pabrik PT Chandra Asri Alkali (CAA) tanpa melalui proses tender.
Wagub Dimyati menegaskan akan meminta aparat penegak hukum (APH) menindak tegas pelaku yang terlibat.
“Kalau ada yang mengganggu investasi akan berhadapan dengan Dimyati. Ini saya minta, enggak boleh preman-preman begini. Saya akan minta nanti APH untuk menindak. Ini kriminal,” ujar dia menegaskan.
Ia menekankan bahwa investasi harus didukung dengan iklim usaha yang bersih dan profesional. Pengusaha yang andal dan berkualitas, katanya lagi, tidak akan mencari jalan pintas.
“Kalau profesional, pasti pengusaha akan mencari local company yang andal, murah, bagus, dan berkualitas. Tapi kalau malah seperti preman minta sekian triliun, itu apa? Kok di Banten?” ujar dia.
Dimyati yang saat ini sedang menjajaki kerja sama investasi dengan sejumlah negara seperti Korea, Jepang, Amerika Serikat, Eropa, dan Australia menilai, praktik semacam ini bisa merusak citra daerah.
Baca Juga: Megawati Tantang Jokowi Beberkan Ijazahnya ke Publik, PKB: Setuju, Cara Terbaik Akhiri Polemik
“Saya lagi merangkul investor dari luar. Di Banten ini tidak ada pungutan, tidak dipersulit, tidak ada biaya tinggi, apalagi yang sifatnya non-administratif bertele-tele. Kok malah ada yang seperti preman begitu ingin supaya ada haknya. Hak siapa?” kata dia lagi.
