Infografis
Meski begitu, dia menegaskan pendidikan di barak TNI bagi siswa yang dianggap nakal tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM dan lebih fokus pada upaya meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Pigai menegaskan bahwa secara umum ide yang dimiliki Dedi Mulyadi ini bagus.
“Ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional,” kata Pigai.
Respons Mendukbangga
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji merespons wacana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang akan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer.
Mendukbangga Wihaji saat ditemui usai meresmikan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (15/5), menyatakan menghormati keputusan Gubernur Jabar tersebut sebagai salah satu cara untuk mendidik anak-anak, namun ia menekankan pentingnya mengurai sebab kenakalan pada anak.
"Setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu kan pasti ada sebab, yang kita urai adalah sebabnya. Jadi, tugas saya itu kan mencegah dan mengubah perilaku," kata Mendukbangga.
Menurutnya, persoalan mendidik anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu lembaga atau instansi saja, tetapi kerja bersama yang memerlukan kolaborasi untuk mencari akar masalah sehingga dapat diatasi bersama-sama.
"Tentu itu tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian, maka yang perlu diurai adalah kenapa, kalau sudah (ketemu) kenapa, baru kita jawab, karena kalau enggak, repot. Kalau saya ditanya itu, yang penting setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu adalah suatu peristiwa, sebabnya apa? Setelah itu, sebab itu baru kita urai satu-satu," ujar Mendukbangga Wihaji.
Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.
Baca Juga: Duda Dan Janda, Dedi Mulyadi Beri Ayu Ting Ting Pilihan Barak Militer Atau KUA
Hasan menekankan selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.
