Infografis
Suara.com - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengatakan kalau dirinya bakal mengatur game online sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak atau yang dikenal sebagai PP TUNAS.
Ia menyebut apabila game tersebut memang untuk cabang olahraga esports, maka aksesnya tidak boleh dibuka untuk semua orang. Dengan demikian, game online itu hanya bisa diakses oleh mereka yang menekuni cabang esports sebagai prestasi.
“Game online nanti akan diatur sesuai PP. Jika game tersebut memang untuk cabang olahraga e-sport, aksesnya tidak boleh terbuka untuk semua orang. Artinya, hanya mereka yang menekuni cabang itu sebagai prestasi yang bisa mengakses," kata pria yang akrab disapa Kang Dedi Mulyadi (KDM) itu, dikutip dari siaran pers Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Rabu (14/5/2025).
Gubernur Jabar ingin memastikan regulasi tersebut untuk mendukung para atlet esports yang berprestasi. Selain itu, dirinya ingin PP ini bisa melindungi ratusan ribu anak dari kecanduan game.
"Kita harus pastikan regulasi ini tidak hanya mendukung atlet e-sport yang berprestasi, tetapi juga melindungi ratusan ribu anak dari kecanduan. Jangan sampai yang jadi juara hanya 10 orang, tetapi korbannya 100 ribu. Itu harus menjadi perhatian kita,” tegas KDM.
Lebih lanjut dirinya menyampaikan bahwa PP Tunas yang baru saja ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto akan mengatur perlindungan anak di ruang digital, termasuk dalam hal kecanduan terhadap gim daring.
Pengaturan akses ini bakal membedakan antara game yang bersifat profesional untuk prestasi dengan gim yang berisiko menimbulkan adiksi di kalangan umum.
PP Tunas cegah judi online
Sementara itu Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan memperkuat kolaborasi untuk menekan maraknya judi online.
Baca Juga: Cara Dapat Skin Gratis PUBG Mobile di Update Season Baru Mei 2025
Pasalnya, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan angka kasus judi daring tertinggi sejak 2024.
