Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham turut mengomentari soal kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mengirim anak nakal atau bermasalah ke barak militer.
Menurutnya, perlu ada kajian mendalam soal kebijakan Dedi Mulyadi tersebut.
"Iya perlu itu (kajian mendalam). Jadi tidak semua misalkan masuk gitu loh. Tetapi kan ada memang kriteria-kriteria yang buat masuk di situ sebagai bagian daripada proses itu," kata Idrus kepada wartawan, di Jakarta, Kamis (15/5/2025).
Menurutnya, penyebab anak bisa nakal juga perlu dianalisis.
"Tetapi kan perlu ada analisis, kenakalannya dia kenapa. Kan semua adalah latarbelakang, perlu ada kajian. Iya kan? Sama aja misalkan ada orang berbuat pidana bisa saja karena memang dia miskin akhirnya dia apa-apa," katanya.
Kendati begitu, Idrus menilai barak militer bisa menciptakan kedisiplinan dari anak-anak agar mentalnya kuat
"Tetapi misalkan masuk ke ditangani oleh militer dalam rangka untuk menciptakan kedisiplinan. Ya bagaimana agar supaya mental dan lainnya itu bisa saja. Tetapi ini kan tidak permanen. Kan gitu loh nanti ada ukuran-ukuran juga yang perlu kita buat sedemikian rupa," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri HAM Natalius Pigai mengaku mendukung kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk mengirim anak-anak yang dianggap nakal menjalani pendidikan di barak militer tidak melanggar HAM.
Bahkan, jika program tersebut dianggap berjalan dengan baik, Natalius Pigai mengusulkan agar kebijakan ini bisa diterapkan secara masif di seluruh Indonesia. Dia mengaku akan membahas hal tersebut bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti.
Baca Juga: Duda Dan Janda, Dedi Mulyadi Beri Ayu Ting Ting Pilihan Barak Militer Atau KUA
“Kalau itu berlangsung uji coba pertama ini bagus, ya kami meminta Menteri Dikdasmen untuk mengeluarkan sebuah peraturan supaya ini bisa dijalankan secara masif di seluruh Indonesia,” kata Pigai di Kantor Kementerian HAM, Jakarta Selatan, Selasa (6/5/2025).
Meski begitu, dia menegaskan pendidikan di barak TNI bagi siswa yang dianggap nakal tidak boleh melanggar prinsip-prinsip HAM dan lebih fokus pada upaya meningkatkan kualitas, kompetensi, karakter, mental, disiplin, dan tanggung jawab. Pigai menegaskan bahwa secara umum ide yang dimiliki Dedi Mulyadi ini bagus.
“Ini bagus, idenya bagus, supaya apa? Untuk ke depan, kita kan 10 tahun ke depan itu 2025-2035 itu kita harus go internasional,” kata Pigai.
Respons Mendukbangga
Sementara itu, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN Wihaji merespons wacana Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi yang akan mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer.
Mendukbangga Wihaji saat ditemui usai meresmikan Taman Asuh Sayang Anak (Tamasya) di Kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Kamis (15/5), menyatakan menghormati keputusan Gubernur Jabar tersebut sebagai salah satu cara untuk mendidik anak-anak, namun ia menekankan pentingnya mengurai sebab kenakalan pada anak.
"Setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu kan pasti ada sebab, yang kita urai adalah sebabnya. Jadi, tugas saya itu kan mencegah dan mengubah perilaku," kata Mendukbangga.
Menurutnya, persoalan mendidik anak ini tidak bisa hanya dilakukan oleh salah satu lembaga atau instansi saja, tetapi kerja bersama yang memerlukan kolaborasi untuk mencari akar masalah sehingga dapat diatasi bersama-sama.
"Tentu itu tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian, maka yang perlu diurai adalah kenapa, kalau sudah (ketemu) kenapa, baru kita jawab, karena kalau enggak, repot. Kalau saya ditanya itu, yang penting setiap peristiwa ada sebab. Nakal itu adalah suatu peristiwa, sebabnya apa? Setelah itu, sebab itu baru kita urai satu-satu," ujar Mendukbangga Wihaji.
Sebelumnya Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi menyatakan pemerintah akan mengkaji gagasan Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membina siswa bermasalah melalui program pembinaan di barak militer.
Hasan menekankan selama program tersebut tidak melanggar aturan dan hak-hak anak, serta mendapat persetujuan orang tua, maka pembinaan semacam itu dapat dipertimbangkan.
"Jadi sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil, sepanjang tidak melanggar hal-hal yang prinsipil. Tapi pemerintah akan periksa, akan kaji ini. Kebijakan-kebijakan yang baru, kebijakan-kebijakan yang berupa inisiatif tentu akan dibahas nanti di pemerintah," ucap Hasan.
Hasan mengimbau agar masyarakat tidak langsung bersikap antipati terhadap inisiatif baru ini, tetapi mengkritisi secara bersama-sama.
Dia menyarankan untuk memantau terlebih dahulu keberhasilan program ini yang telah berjalan di Jawa Barat, termasuk memastikan apakah pembinaan tersebut benar-benar mampu mengurangi kenakalan dan ketidakpatuhan di kalangan siswa.
