Suara.com - Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung memutuskan untuk tidak lagi membeli unit baru kamera pengawas atau CCTV untuk lingkungan permukiman padat di Ibu Kota. Sebagai gantinya, Pemprov DKI bakal menggunakan skema sewa yang dinilai lebih murah dan efisien.
“Untuk CCTV, kami tidak akan lagi membeli unit baru untuk masing-masing RT/RW. Sekarang kami akan sewa, karena jauh lebih murah dan proses pengadaannya lebih cepat," ujar Pramono dalam keterangannya, dikutip Jumat (16/5/2025).
Kebijakan ini diambil usai evaluasi internal bersama jajaran Balai Kota, termasuk Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) serta Jakarta Smart City.
Pramono menilai pembelian CCTV memakan biaya lebih besar karena harus disertai dengan perawatan yang rumit.
“Kalau beli, biaya maintenance-nya lebih mahal dan pengadaannya lebih rumit. Tapi kalau sewa, jaringan sudah ada, tinggal aktifkan,” beber Pramono Anung.
Dari sisi waktu, sewa juga jauh lebih praktis. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu memperkirakan proses penyewaan bisa rampung dalam kurun lima hingga enam bulan.
Ini berbeda dengan pembelian unit baru yang cenderung membutuhkan waktu lebih panjang, mulai dari proses tender hingga instalasi.
"Pengadaannya cepat sekali, enggak sampai 5-6 bulan pasti sudah selesai. Karena sebenarnya hampir semua jaringan sudah terpasang," lanjut Pramono.
Tak sekadar penghematan, pendekatan ini disebut bagian dari strategi keamanan perkotaan yang lebih terintegrasi.
Lebih lanjut, Mantan Sekretaris Kabinet (Seskab) di era Presiden ke-7 RI, Jokowi itu juga menegaskan, pemasangan CCTV bukan cuma untuk mendeteksi kriminalitas, tapi juga mencegah berbagai persoalan sosial di lingkungan padat seperti peredaran narkoba hingga kasus perundungan.
Sistem pengawasan ini nantinya tidak akan dilakukan secara parsial berdasarkan RT/RW, melainkan akan diintegrasikan penuh ke sistem pemantauan ibu kota.
Langkah ini juga menjadi bagian dari program 100 hari kerja Pramono di Jakarta, yang fokus pada layanan dasar dan rasa aman bagi warga di wilayah padat dan rawan.
"Tinggal apakah itu untuk surveillance ataukah untuk investigasi lebih dalam, tergantung nanti pemerintah DKI yang akan memutuskan," pungkas Pramono.
Siap Gelontorkan Rp380 M untuk CCTV
Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno mengungkap rencana pemasangan kamera pengawas alias CCTV secara masif di berbagai lokasi di Jakarta.
TERPOPULER
